Vonis Bebas Sofyan Basir, Terkejutnya Jaksa hingga Respons KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - "Baik, demikian pemeriksaan perkara Nomor 74 Pidsus TPK 2019 telah selesai, sidang dinyatakan ditutup," ujar Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Hariono sembari mengetuk palu sidang sebanyak tiga kali, di salah satu ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/11/2019).

Ketuk palu tersebut menandakan mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir resmi divonis bebas atas kasus dugaan perbantuan dalam transaksi suap yang melibatkan mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

Majelis hakim menganggap Sofyan Basir tidak terbukti melakukan perbantuan atas transaksi suap yang melibatkan Eni dan Kotjo sebagaimana dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Vonis ini berbeda dengan tuntutan jaksa terhadap Sofyan, yakni 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Dalam tuntutan, jaksa meyakini bahwa Sofyan berperan dalam membantu transaksi suap yang melibatkan Eni dan Kotjo.

Namun, majelis hakim dalam putusannya berpendapat sebaliknya.

Pertimbangan hakim

Majelis berpendapat, Sofyan tidak terbukti memenuhi unsur perbantuan dalam ketentuan Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan jaksa KPK.

Ketentuan itu berbunyi, dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Pertimbangan unsur perbantuan itu dibacakan anggota majelis hakim, Anwar.

"Terdakwa Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT PLN Persero sebagai pihak yang menandatangani kesepakatan proyek independent power producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau 1 antara PT Pembangkit Jawa Bali Investasi dan dengan BNR (Blackgold Natural Resources) dan China Huadian Engineering Company, Ltd (CHEC) tidak tercantum atau bukan sebagai pihak yang menerima fee (dari Kotjo)," kata hakim Anwar saat membaca pertimbangan.

Majelis hakim berpendapat bahwa Sofyan Basir juga tidak mengetahui dan tidak memahami akan adanya kesepakatan fee dari Kotjo selaku pihak yang mewakili BNR dan CHEC untuk pihak lain.

Sofyan juga diyakini hakim tidak mengetahui kepada siapa saja fee tersebut diberikan oleh Kotjo. Hal itu berdasarkan kesaksian Eni dan Kotjo dalam persidangan yang pada intinya menyebutkan Sofyan tak tahu adanya upaya pembagian fee.

Selanjutnya, hakim Anwar memaparkan, untuk mendampingi Kotjo bertemu Sofyan, Eni bersama Kotjo menginisiasi sejumlah pertemuan dengan pihak PT PLN.

Dalam sejumlah pertemuan tersebut, kata hakim, Sofyan selalu didampingi Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN saat itu. Sebab, Supangkat merupakan orang yang paling mengetahui masalah IPP PLTU Riau-1.

Menurut majelis, apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu merupakan kesepakatan dalam melaksanakan proyek tersebut. Pertemuan terjadi di sejumlah tempat seperti di Hotel Arkadia, Hotel Fairmont, ruang kerja Supangkat, BRI Lounge di kawasan Sudirman, ruang kerja hingga rumah Sofyan.

Menurut hakim, Sofyan lebih sering didampingi Supangkat. Sehingga, jika ada pertanyaan terkait mekanisme keterlibatan dalam proyek di PLN, Supangkat lah yang lebih sering memberikan jawaban.

Pada pertemuan Juli 2017 misalnya, Sofyan meminta Supangkat menjelaskan ke Kotjo mekanisme pembangunan IPP PLTU sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Peraturan itu mengamanatkan PT PLN untuk menugaskan anak perusahaan bermitra dengan perusahaan swasta dengan syarat kepemilikan saham anak perusahaan minimal 51 persen.

Hakim memaparkan, berdasarkan keterangan Supangkat, Eni tidak memberi pendapat atau masukan, melainkan lebih banyak pasif.

Baca juga: Sofyan Basir Bebas, Apa Saja Pertimbangan Hakim?

Majelis memandang, seringnya pertemuan yang melibatkan Sofyan dengan Kotjo dan Eni karena belum adanya kesepakatan antara PT PLN dan CHEC.

"Terdakwa Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT PLN melakukan pertemuan terkait dengan proyek PLTU MT Riau-1, karena hanya ini mewujudkan program listrik nasional," ujar hakim.

"Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017," lanjut hakim Anwar.

Menurut majelis hakim, jelas bahwa percepatan tersebut bukan karena keinginan atau pesanan dari Eni Maulani Saragih dan Kotjo.

"Dan penandatanganan power purchase agreement (PPA) 10 Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang dan termasuk di antaranya PLTU MT Riau-1 yang dilakukan oleh terdakwa Sofyan Basir setelah mendapat persetujuan dan pengetahuan dari semua direksi PT PLN," kata dia.

Selain itu, PT PLN dengan memiliki saham 51 persen juga tak membebani keuangan perusahaan dan justru akan mendapatkan keuntungan apabila proyek tersebut diwujudkan.

"Terkait pemberian uang yang diterima oleh Eni Maulani Saragih dari Johannes Budisutrisno Kotjo yang diberikan secara bertahap sebesar Rp 4,75 miliar adalah tanpa sepengetahuan terdakwa Sofyan Basir," kata hakim.

"Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti melakukan perbantuan," sambungnya.

Dengan demikian, majelis hakim berkesimpulan bahwa Sofyan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana perbantuan sebagaimana dalam dakwaan. Oleh karena itu, majelis berpandangan Sofyan harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Hakim pun meminta Sofyan dibebaskan dari tahanan, rekeningnya dibuka kembali, dan dipulihkan harkat dan martabatnya. 

Sofyan menangis

Tepuk tangan dan sorak gembira pun terdengar dari pihak keluarga dan kolega Sofyan Basir yang hadir di persidangan usai vonis bebas disampaikan majelis hakim.

Para anggota majelis hakim sudah keluar dari area persidangan, sementara hakim Hariono tampak masih membereskan sejumlah berkas di meja majelis hakim.

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Mantan Dirut PLN Sofyan Basir (kedua kanan) memeluk kerabatnya usai pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Majelis hakim memvonis bebas Sofyan Basir. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

Setelah itu, ia bergeser ke sisi kanan dan memeluk erat Soesilo Aribowo selaku penasihat hukumnya. Soesilo juga tampak memeluk erat Sofyan sembari menepuk-nepuk bagian pundak Sofyan.

Kemudian, setelah memeluk Soesilo, Sofyan juga memeluk tim penasihat hukum lainnya. Saat itulah, Sofyan tampak menangis.

Ia pun menuju ke luar area persidangan sembari mengangkat kedua tangannya seperti layaknya orang berdoa. Matanya tampak berkaca-kaca.

Saat itu anggota keluarga dan para koleganya yang duduk di kursi peserta sidang pun bersorak gembira. Isak tangis di antara mereka juga terdengar.

Baca juga: Kebingungan, Tangis, dan Doa Syukur Sofyan Basir Divonis Bebas Tuduhan Korupsi

Sofyan tampak memeluk erat sejumlah anggota keluarga dan para koleganya yang hadir di persidangan hingga ke luar dari ruang sidang.

Saat ditemui wartawan usai persidangan, Sofyan pun mengaku bersyukur.

"Terima kasih kepada segala semua pihak. Saya bersyukur, Allah kasih yang terbaik buat saya hari ini, bebas. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan wartawan dari awal sampai akhir. Saya bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada pemerintah dan semua pihak yang membantu sampai proses ini selesai sampai bebas," kata Sofyan.

Jaksa KPK terkejut

Vonis bebas atas Sofyan membuat tim jaksa KPK dalam perkara ini terkejut. Hal itu disampaikan jaksa Ronald Worotikan saat ditemui usai persidangan.

"Secara psikologis memang kami kaget ya dengan putusan ini. Tapi kami menghormati putusan majelis. Dan kami akan mempelajari putusan untuk menentukan langkah selanjutnya," tuturnya.

Baca juga: Sofyan Basir Divonis Bebas, Jaksa KPK Mengaku Kaget

Ronald pun menepis anggapan bahwa dakwaan jaksa dalam perkara ini lemah. Dia menilai bahwa putusan tersebut murni sepenuhnya hak majelis hakim.

"Bukan berarti bahwa putusan bebas ini artinya dakwaan lemah atau tidak, itu tidak benar. Karena kami sudah membuat surat dakwaan sesuai dengan hasil penyidikan. Yang jelas kami mempelajari putusan hakim dulu, baru menyatakan sikap," kata dia.

Dibebaskan

Sofyan pun akhirnya meninggalkan Rumah Tahanan Cabang KPK pada Senin petang setelah divonis bebas.

Sofyan kembali mengucapkan rasa syukur saat dikerubungi wartawan ketika ia berjalan keluar dari halaman rumah tahanan.

"Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak," kata Sofyan.

Sofyan mengatakan, ia ingin segera pulang ke rumah. Ia juga mengaku ogah apabila kembali menjadi Direktur Utama PLN.

"Enggak ke mana-mana, pulang ke rumah. Mau istirahat di rumah," ujar Sofyan.

Setibanya di rumah yang terletak di kawasan Bendungan Hilir, saat turun dari Toyota Alphard berwarna hitam, Sofyan langsung menghampiri Ketua RT bernama Firman Firdaus yang telah menunggu kedatangannya.

KOMPAS.com/ KRISTIAN ERDIANTO Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir saat tiba di rumah pribadinya, Jalan Taman Bendungan Jatiluhur II, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019).

"Apa kabar, Pak? Sehat?" ucap Firman.

"Sehat. Harus sehat. Terima kasih ya atas dukungannya," kata Sofyan sambil terus mengenggam tangan Firman.

Kepada awak media, Sofyan mengaku belum memiliki rencana khusus setelah vonis bebas tersebut.

Sofyan hanya ingin beristirahat dan berkumpul bersama keluarga serta kerabat dekatnya.

"Belum tahu (soal rencana setelah bebas), mau istirahat saja," kata Sofyan.

KPK tak menyerah

Atas vonis ini, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, pihaknya tidak akan menyerah begitu saja atas vonis bebas Sofyan Basir.

"Yang pasti, KPK tidak akan menyerah begitu saja ketika ada vonis bebas untuk terdakwa yang diajukan KPK ke pengadilan tindak pidana korupsi," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Senin.

KOMPAS.COM/HADI MAULANA Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) KPK atau Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

"Selain mempelajari lebih lanjut, kemudian jaksa penuntut umum memberikan rekomendasi kepada pimpinan, alternatif langkah upaya hukum yang bisa dilakukan selain dari proses itu, tentu ada kasasi," ujar Febri.

"Tapi apakah kasasinya segera dilakukan atau kapan, ada batas waktu pikir pikir yang disediakan oleh undang-undang. Itu sebenarnya waktu jaksa penuntut umum bisa membuat analisis yang lebih komprehensif," lanjut dia.

Baca juga: KPK: Kami Tidak akan Menyerah Begitu Saja Ketika Ada Vonis Bebas...

Meski demikian, apabila kasasi jadi diajukan, KPK berharap Mahkamah Agung (MA) memberikan vonis sesuai dengan tuntutan jaksa.

Febri mencontohkan mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad yang divonis bebas oleh hakim pada Pengadilan Tipikor Bandung tapi kemudian dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh Makamah Agung.

"Proses pembuktian hukum yang kami yakini itu bisa dibuktikan nanti di proses persidangan," ujar Febri.

Hal itu juga ditegaskan oleh pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Saut mengatakan, pihaknya akan menempuh upaya hukum atas vonis bebas itu.

"Lima pimpinan (KPK) sudah ketemu dan saya pikir kita akan lakukan upaya hukum selanjutnya dan kita firm kok di situ dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa," ujar Saut kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin.

"Setiap apa yang dilakukan oleh KPK harus di-check and balances. Ini bagian dari check and balances, makanya kita lakukan itu dengan upaya hukum," ucap Saut.