Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berpihak pada Elite Politik, Jokowi Dinilai Tak Ingin Bernasib seperti Gus Dur

Kompas.com - 04/11/2019, 21:23 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto menyebutkan bahwa sikap Presiden Joko Widodo yang memilih berpihak kepada elite politik karena belajar dari peristiwa lengsernya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden pada 2001 lalu.

Arif mengatakan, saat kali pertama menjabat sebagai presiden pada 2014, Jokowi sempat kerepotan dengan adanya dikotomi kepentingan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR.

Oleh karena itu, pada 2019 ini, agar bisa bertahan dalam kekuasaan, Jokowi pun belajar dari beberapa pengalaman presiden-presiden sebelumnya.

Salah satunya adalah tidak berupaya melawan kepentingan elite politik.

"SBY juga harus merelaksasi kekuasaan untuk mengakomodasi kekuatan politik yang ada (untuk bertahan)," kata Arif saat diskusi di Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019).

"Kepemimpinan Gus Dur kan terjungkal. Jokowi belajar dari pengalaman terdahulu," ujar dia.

Menurut Arif, pada Pemilu 2019 lalu Jokowi bertaruh dengan banyak hal. Antara lain, mulai dari membangun koalisi dengan banyaknya jumlah partai politik yang mendukungnya hingga para pemangku kepentingan di bidang ekonomi.

Arif mengatakan, memang ada harga yang harus dibayar. Dengan demikian, usai pemilu, elite politik dengan mudah mencapai kesepakatan dalam beberapa hal dan diakomodasi oleh Jokowi.

Salah satunya adalah terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang prosesnya berlangsung cepat.

Dampaknya, menurut Arif, Jokowi melakukan barter kepentingan. Ini termasuk kepentingan oligarki atau para elite politik tersebut.

"Dalam konteks revisi UU KPK, Jokowi memilih memihak pada persekongkolan elite tadi. Sekuat-kuatnya masyarakat, Jokowi mudah menghadapinya. Tapi dia susah menghadapi elite politik," kata dia.

Langkah Jokowi yang tak menerbitkan perppu atas revisi UU KPK ini juga dinilai membuatnya menjadi tawanan kekuasaan. Hal tersebut dikarenakan prioritas Jokowi saat ini adalah mempertahankan kekuasaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com