Jokowi: Kita Tak Ingin Asia Tenggara Jadi Tempat Pembuangan Limbah

Kompas.com - 04/11/2019, 20:14 WIB
 Presiden Jokowi saat berbicara pada KTT ke-14 Asia Timur yang berlangsung di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, pada Senin (4/11/2019). Biro Pers Sekretariat Presiden Presiden Jokowi saat berbicara pada KTT ke-14 Asia Timur yang berlangsung di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, pada Senin (4/11/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak negara-negara di kawasan Asia untuk melawan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, serta sampah plastik.

Hal itu disampaikan Jokowi saat berbicara pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-14 Asia Timur yang berlangsung di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, pada Senin (4/11/2019).

“Tentunya kita semua tidak ingin kawasan Asia Tenggara, menjadi tempat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun,” ucap Presiden Joko Widodo seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana Kepresidenan, Senin malam.

Dalam pertemuan itu, Presiden menjelaskan bahwa Indonesia telah mengambil langkah pemberitahuan melalui masing-masing Kedutaan Besar dan telah melakukan pengiriman kembali kontainer-kontainer limbah ke pelabuhan asal pengiriman.

"Law enforcement juga kami lakukan bagi pihak yang terlibat di dalam negeri," kata Jokowi.

"Indonesia mengharapkan kerja sama dengan negara di dunia, termasuk negara di kawasan Asia Timur. Untuk pencegahan pengiriman ilegal limbah B3 sesuai dengan kesepakatan internasional," ucap Presiden.

Baca juga: Jika Dirangkai, Produksi Sampah Sedotan Plastik Indonesia Jaraknya dari Jakarta ke Meksiko

Selain limbah B3, lanjut Jokowi, kawasan Asia Timur juga menghadapi tantangan sampah plastik laut. Presiden mengingatkan bahwa jika tidak diatasi segera maka ekosistem laut di kawasan Indo-Pasifik akan rusak.

"Tahun lalu, kita sepakat menanggulangi sampah plastik laut termasuk mendorong negara Asia Timur untuk memiliki rencana aksi nasional memerangi sampah plastik laut," ujar Jokowi.

Menurut Presiden, Indonesia saat ini sedang menjalankan strategi nasional untuk menangani sampah laut, dari hulu ke hilir.

"Saya optimis Indonesia bisa mencapai target pengurangan sampah laut hingga 70 persen di tahun 2025. Saya berpandangan negara EAS harus dapat mendorong gerakan global anti sampah plastik," ujar Presiden.

Dalam pandangan Presiden Jokowi, gerakan global ini melibatkan sektor swasta aktivis lingkungan, generasi pemuda dan milenial.

"Saya berharap negara di kawasan Asia Timur tetap konsisten dalam memerangi sampah plastik dan limbah berbahaya," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut hadir pada KTT tersebut menyampaikan bahwa berdasarkan data bea cukai Indonesia, jumlah kontainer yang diterima di Indonesia hingga saat ini sebanyak 2194 kontainer hingga Oktober 2019.

"Pihak Bea dan Cukai dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 882 kontainer, dan 374 kontainer sudah dikembalikan ke negara asalnya," ucap Retno.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X