Kedatangan Kapolri ke KPK Diharapkan Bawa Pesan Polisi Ingin Perkuat Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 04/11/2019, 16:30 WIB
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis dalam konferensi pers usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKapolri Jenderal Polisi Idham Azis dalam konferensi pers usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Senin (4/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen M Iqbal menyatakan, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis berkomitmen mendukung tugas-tugas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Iqbal mengatakan, komitmen itu ditunjukkan dengan inisiatif Idham bertamu ke KPK setelah dilantik pada Jumat (1/11/2019) lalu.

"Yang pertama dikunjungi adalah Panglima TNI setelah itu yang kedua Ketua KPK, ini menunjukkan pesan bahwa beliau sangat ingin men-support dan membantu tugas-tugas KPK secara lembaga, ini yang harus digarisbawahi," kata Iqbal.

Baca juga: Kembali Ditanya soal Kasus Novel, Kapolri Idham Azis: Secepatnya Kita Akan Ungkap

Iqbal menuturkan, kerja sama antara Polri dan KPK dalam pemberantasan korupsi pun akan terus menguat.

Ia menjamin, Polri akan terus mengirimkan penyidik-penyidik terbaiknya untuk menjadi penyidik KPK.

Ia menambahkan, penyidik-penyidik yang 'dititipkan' ke KPK pun akan mendapat pengharagaan yang sepantasnya apabila menorehkan prestasi selama bertugas di lembaga antirasuah tersebut.

"Ini terus budaya-budaya ini akan dikembangkan oleh pimpinan kami yang baru bapak Kapolri," kata Iqbal.

Baca juga: Setelah Panglima TNI, Kapolri Akan Kunjungi Kementerian/Lembaga

Diberitakan, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang baru dilantik bertemu dengan pimpinan KPK pada Senin siang tadi.

Idham menyatakan, pertemuan itu digelar untuk meningkatkan kerja sama antara Polri dan KPK.

"Ke depan kita berharap benar-benar institusi Polri dan KPK ini bisa bergandengan tangan, bisa bersama-sama membangun integritas yang positif di dalam rangka penegakan dan pencegahan masalah tindak pidana korupsi," kata Idham.

Kompas TV Presiden Joko Widodo memberi tenggat sampai awal Desember 2019 untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Setelah melantik Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri, Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan kapolri untuk segera mengusut kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Presiden Joko Widodo memberi tenggat sampai awal Desember 2019 bagi Kapolri. Arahan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi setelah melantik Jenderal Idham Azis menjadi Kapolri di Istana Negara. Novel Baswedan pun berharap kepada Kapolri yang baru bisa membuat kasus penyerangan terhadapnya bisa terungkap. Novel meminta kepada Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menangkap pelaku penyerang dirinya. Sebelumnya polri mengatakan jika ada temuan signifikan yang didapatkan oleh tim penyidik. Polri menyebutkan jika Kapolri yang baru nanti akan segera mengusut kasus yang dialami Novel Baswedan. #NovelBaswedan #PresidenJokoWidodo #KapolriIdhamAzis
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.