Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Saya yang Usulkan Prabowo Jadi Menhan

Kompas.com - 04/11/2019, 16:19 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku, dirinya yang mengusulkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memilih posisi Menteri Pertahanan untuk Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf.

Menurut Fadli, partainya bisa berkonstribusi dalam kabinet kerja, khususnya di bidang pertahanan.

"Ya, saya termasuk yang mengusulkan Pak Prabowo untuk menjadi Menhan. Ide saya malah itu pertama. Mengusulkan kalau kita mau koalisi, yang bisa kita perbuat cukup banyak, terutama adalah di Kementerian Pertahanan, tentu di samping masalah pangan dan energi," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Menteri Edhy Prabowo Bagikan 1,2 Ton Ikan Bakar di Bandung

Fadli mengatakan, ide soal posisi menteri pertahanan itu disampaikannya kepada Prabowo pada awal Agustus.

Fadli pun berharap, partainya bisa berbuat banyak untuk Kabinet Indonesia Maju.

"Ide itu yang saya sampaikan kepada Pak Prabowo pada awal Agustus-lah, kecuali kita berada di luar pemerintahan, tetapi kalau misalnya kita memang memutuskan sudah ada di dalam pemerintahan, itu salah satu opsi yang sangat penting. Harapannya, kita bisa berbuat di situ," ujar dia. 

Meskipun Partai Gerindra masuk koalisi pemerintahan, Fadli mengatakan, dirinya tetap bersikap kritis karena hal itu bagian dari demokrasi.

Menurut Fadli, jika ada pihak yang melarangnya mengkritik kebijakan pemerintah, pihak tersebut tak memahami demokrasi.

"Kalau cara berpikirnya karena ini sudah di koalisi, terus tidak boleh mengkritik, saya kira orang itu enggak mengerti demokrasi," ucap dia. 

"Sebenarnya kalau mengkritik itu tanda kita sebenarnya sayang. Kalau ada orang mau masuk ke jurang, kita enggak kasih tahu ada jurang, itu sebenarnya orang itu tidak sayang sama bangsa dan negaranya," kata dia lagi. 

Lebih lanjut, Fadli mengatakan, ia akan menempati Komisi I DPR mewakili Fraksi Partai Gerindra.

Fadli mengatakan, tak menutup kemungkinan ketika rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ia akan menyampaikan masukan dan kritik.

"Ya lihat situasinya-lah. Kalau Pak Prabowo dalam hal itu (pertahanan) ahli, saya kira salah satu orang yang paling ahli di bidang itu," ucap dia. 

Baca juga: Soal Gaji Menteri Prabowo, Andre Rosiade Sebut Tak Ada Miskomunikasi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah melantik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Selain Prabowo, Presiden Jokowi juga melantik Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com