Komisi III DPR Akan Sosialisasikan Lagi RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Kompas.com - 04/11/2019, 14:11 WIB
Ketua Komisi III DPR Herman Hery di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua Komisi III DPR Herman Hery di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, pihaknya akan menyosialisasikan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-undang Pemasyarakatan (PAS).

Sosialisasi ini dilakukan sebelum nantinya DPR mengesahkan kedua RUU tersebut menjadi undang-undang.

"Sesuai semangatnya UU itu harus disosialisasikan kembali. Nah sekarang tugas Komisi III masih menyusun jadwal untuk menyosialisasikan dua UU itu, RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Kontroversi Yasonna Laoly, Tolak Rombak RKUHP hingga Sebut Dian Sastro Bodoh

Herman mengatakan, sosialisasi itu bakal dilakukan ke berbagai kelompok masyarakat, seperti ke kampus-kampus.

Hal ini mengingat ada beberapa kelompok masyarakat yang sempat menolak pengesahan kedua RUU itu.

Ia menyebut, substansi yang disosialisasikan tentang RUU tersebut tidak berbeda dengan rancangan undang-undang yang sebelumnya sempat ditunda pengesahannya.

Namun demikian, substansi itu bukan tidak mungkin berubah. Hal ini, kata Herman, juga bergantung dari hasil sosialisasi.

"Tanpa ada perubahan substansi, sosialisasikan. Nanti kalau dalam sosialisasi ada hasil yang menurut kita substansinya sangat prinsip, bisa kita pikirkan. Kan negara ini tidak semuanya harus saklek hitam putih. Kita lihat hasil dari sosialisasi kita bisa dapat masukan," ujar Herman.

Untuk diketahui, di akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019 September kemarin, DPR memutuskan untuk menunda pengesahan empat rancangan undang-undang (RUU).

Baca juga: Demo Tolak Revisi UU KPK dan RKUHP Kembali Terjadi di Sulawesi Selatan

Empat RUU yang ditunda itu adalah RUU KUHP, RUU Lembaga Pemasyarakatan, RUU Pertahanan, dan RUU Minerba.

Khusus untuk RKUHP, Ketua DPR Bambang Soesatyo periode 2014-2019 menyatakan, pemerintah bersama DPR akan menyisir kembali pasal-pasal yang bermasalah.

"Karena ditunda, DPR bersama pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik. Sambil juga kami akan gencarkan kembali sosialisasi tentang RKUHP," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Selasa (24/9/2019).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yuri: Rapid Test Hanya Dijadikan Pedoman 'Contact Tracing'

Yuri: Rapid Test Hanya Dijadikan Pedoman 'Contact Tracing'

Nasional
Pemerintah: Kapasitas Tempat Rawat Pasien Covid-19 Tak Terisi 100 Persen

Pemerintah: Kapasitas Tempat Rawat Pasien Covid-19 Tak Terisi 100 Persen

Nasional
Kepala BNPT: Kita Berupaya agar Radikalisme Tak Mendominasi Ruang Publik

Kepala BNPT: Kita Berupaya agar Radikalisme Tak Mendominasi Ruang Publik

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Jatim Catat 353 Kasus Baru

Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Jatim Catat 353 Kasus Baru

Nasional
Iseng, Motif 2 Tersangka Penyebar Hoaks Ajakan Tarik Uang dari Bank

Iseng, Motif 2 Tersangka Penyebar Hoaks Ajakan Tarik Uang dari Bank

Nasional
Sambangi KPK, Ketua KY Bahas Pertukaran Data Hakim

Sambangi KPK, Ketua KY Bahas Pertukaran Data Hakim

Nasional
UPDATE 3 Juli: ODP Covid-19 Jadi 38.767 Orang, PDP 13.609

UPDATE 3 Juli: ODP Covid-19 Jadi 38.767 Orang, PDP 13.609

Nasional
UPDATE 3 Juli: Sudah 871.436 Spesimen Diperiksa dari 519.970 Orang

UPDATE 3 Juli: Sudah 871.436 Spesimen Diperiksa dari 519.970 Orang

Nasional
Kasus Covid-19 Rekor Tertinggi, Bamsoet Minta Pemerintah Perketat PSBB

Kasus Covid-19 Rekor Tertinggi, Bamsoet Minta Pemerintah Perketat PSBB

Nasional
UPDATE 3 Juli: Tambah 901 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 27.568

UPDATE 3 Juli: Tambah 901 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 27.568

Nasional
UPDATE 3 Juli: Pasien yang Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 3.036

UPDATE 3 Juli: Pasien yang Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 3.036

Nasional
Polisi Tangkap 2 Penyebar Hoaks Terkait Ajakan Penarikan Dana Bank

Polisi Tangkap 2 Penyebar Hoaks Terkait Ajakan Penarikan Dana Bank

Nasional
Keterbatasan Informasi yang Inklusif, Anak Penyandang Disabilitas Sulit Memahami Protokol Kesehatan

Keterbatasan Informasi yang Inklusif, Anak Penyandang Disabilitas Sulit Memahami Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 RI Lewati 60.000 Setelah Bertambah 1.301 Pasien

UPDATE: Kasus Covid-19 RI Lewati 60.000 Setelah Bertambah 1.301 Pasien

Nasional
Kementerian PPPA: Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Picu Orangtua Lakukan Kekerasan pada Anak

Kementerian PPPA: Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Picu Orangtua Lakukan Kekerasan pada Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X