Jelang Vonis Sofyan Basir, Penasihat Hukum Berharap Kliennya Dapat Putusan Terbaik

Kompas.com - 04/11/2019, 10:59 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Sofyan Basir (kanan) menerima salinan berkas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/10/2019). Mantan Dirut PLN tersebut dituntut hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARITerdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Sofyan Basir (kanan) menerima salinan berkas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/10/2019). Mantan Dirut PLN tersebut dituntut hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

Jaksa mengungkapkan, Sofyan juga diketahui menandatangani power purchase agreement (PPA) proyek itu. Padahal, rangkaian prosedurnya ada yang dilalui dan dilakukan tanpa membahas bersama jajaran direksi.

Sementara, menurut jaksa, dalam persidangan sejumlah direksi PT PLN ada yang tidak mengetahui penandatanganan tersebut. Namun, mereka tetap diminta menandatangani persetujuan sirkuler direksi.

Padahal dalam persidangan juga terungkap bahwa ada beberapa direksi PT PLN yang sebelumnya tidak pernah mengetahui mengenai adanya penandatangan PJBTL/PPA namun kemudian diminta untuk menandatangani persetujuan direksi secara sirkuler.

Menurut jaksa, hingga KPK menangkap Eni dan Kotjo, Sofyan justru tak membatalkan kesepakatan pembangunan proyek tersebut dengan BNR dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa Kotjo.

Padahal negosiasi dengan CHEC sudah terlalu lama, dan Sofyan malah pernah menyampaikan untuk segera mengganti CHEC dengan investor lain.

Baca juga: Senin Ini, Sofyan Basir Hadapi Vonis Terkait Kasus PLTU Riau 1

Jaksa juga memaparkan, meski Sofyan belum menerima manfaat dalam perkara ini, hal itu tak menjadi syarat pembantuan atau medeplichtige.

Karena, kata jaksa, sebagai pihak yang membantu, tidak harus ada manfaat yang diperoleh Sofyan. Karena penerima manfaat melekat pada Eni, Idrus Marham dan Kotjo.

Sofyan dinilai jaksa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

Nasional
Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Nasional
Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Nasional
UPDATE: Tambah 9 Orang, Total 112 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE: Tambah 9 Orang, Total 112 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
Situasi Mengkhawatirkan akibat Covid-19, Anies Surati Kemenkes untuk Tetapkan PSBB

Situasi Mengkhawatirkan akibat Covid-19, Anies Surati Kemenkes untuk Tetapkan PSBB

Nasional
Anies Sebut Sudah Laksanakan PSBB, Wapres: Berdampak atau Belum?

Anies Sebut Sudah Laksanakan PSBB, Wapres: Berdampak atau Belum?

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Sekarang Kita Semua Harus Menanggalkan Ego Sektoral

Gugus Tugas Covid-19: Sekarang Kita Semua Harus Menanggalkan Ego Sektoral

Nasional
Pemerintah Didorong Tingkatkan Kapasitas Lab Tes Covid-19

Pemerintah Didorong Tingkatkan Kapasitas Lab Tes Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 170 Orang, Bertambah 13

UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 170 Orang, Bertambah 13

Nasional
Yasonna Usul Bebaskan Koruptor karena Covid-19, YLBHI: Ibarat Merampok Saat Bencana

Yasonna Usul Bebaskan Koruptor karena Covid-19, YLBHI: Ibarat Merampok Saat Bencana

Nasional
UPDATE: Tambah 113, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 1.790 Pasien

UPDATE: Tambah 113, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 1.790 Pasien

Nasional
Menkeu Serahkan Perppu tentang Stabilitas Sistem Keuangan ke DPR

Menkeu Serahkan Perppu tentang Stabilitas Sistem Keuangan ke DPR

Nasional
Paripurna DPR Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja, Hadir Anggota Fisik 31 dan Virtual 278

Paripurna DPR Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja, Hadir Anggota Fisik 31 dan Virtual 278

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X