Jelang Vonis Sofyan Basir, Penasihat Hukum Berharap Kliennya Dapat Putusan Terbaik

Kompas.com - 04/11/2019, 10:59 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Sofyan Basir (kanan) menerima salinan berkas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/10/2019). Mantan Dirut PLN tersebut dituntut hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARITerdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Sofyan Basir (kanan) menerima salinan berkas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/10/2019). Mantan Dirut PLN tersebut dituntut hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penasihat hukum mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, Soesilo Aribowo berharap kliennya mendapatkan putusan yang terbaik dari majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Sofyan dijadwalkan menghadapi vonis hakim pada Senin (4/11/2019).

Sofyan merupakan terdakwa atas dugaan pembantuan dalam transaksi suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau 1.

"Harapan tentu dari Pak Sofyan maupun dari kami karena kita melihat fakta persidangannya seperti itu dan pasalnya pembantuan yang dituduhkan ke Pak Sofyan Basir, harapan saya tentu putusan ini yang terbaik. Yaitu bebas atau paling tidak seringan-ringannya, apapun lah kita akan lihat nanti kayak apa," kata Soesilo saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Baca juga: Bowo Sidik Mengaku Terima 200.000 Dollar Singapura dari Sofyan Basir

Jika seandainya kliennya diputus bersalah, kata Soesilo, tim penasihat hukum dan Sofyan akan memanfaatkan masa pikir-pikir untuk menentukan sikap selanjutnya.

"Tentu kita akan pikir dulu ya kan ada waktu 7 hari ya, dan kami sendiri belum berdiskusi dengan Pak Sofyan Basir, nanti kan kita diberi waktu. Tunggu saja," katanya.

Sebelumnya, Sofyan dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Jaksa meyakini Sofyan telah memberi kesempatan, sarana dan keterangan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan keinginan mereka mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1.

Sofyan dianggap jaksa membantu transaksi dugaan suap yang melibatkan Kotjo dan Eni dalam proyek itu. Sofyan dinilai sudah memfasilitasi mereka dalam kesepakatan proyek hingga mengetahui adanya pemberian uang.

Adapun transaksi suap tersebut berupa pemberian uang Rp 4,7 miliar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.

Baca juga: Tuntutan 5 Tahun Penjara, Terkejutnya Sofyan Basir dan Keyakinan Jaksa

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Nasional
Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Nasional
Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Nasional
PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

Nasional
Khawatir Covid-19 Menyebar, Wapres Dorong MUI Keluarkan Fatwa Haram Mudik

Khawatir Covid-19 Menyebar, Wapres Dorong MUI Keluarkan Fatwa Haram Mudik

Nasional
Korban Meninggal Covid-19 Bertambah, Pemerintah Ucap Belasungkawa

Korban Meninggal Covid-19 Bertambah, Pemerintah Ucap Belasungkawa

Nasional
Update 3 April: 196 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 19 Provinsi

Update 3 April: 196 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 19 Provinsi

Nasional
Tiga Polisi Jadi Calon Deputi Penindakan KPK, Salah Satunya Wakil Firli di Polda Sumsel

Tiga Polisi Jadi Calon Deputi Penindakan KPK, Salah Satunya Wakil Firli di Polda Sumsel

Nasional
Token Listrik Gratis Bisa Diakses Lewat WhatsApp Mulai 6 April

Token Listrik Gratis Bisa Diakses Lewat WhatsApp Mulai 6 April

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 di Indonesia Jadi 134 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 di Indonesia Jadi 134 Orang

Nasional
Kemenlu Pastikan Pelayanan Konsuler WNA di Tanah Air Masih Terbuka

Kemenlu Pastikan Pelayanan Konsuler WNA di Tanah Air Masih Terbuka

Nasional
Tambah Dua, Total Ada 72 Kasus Penyebaran Hoaks soal Virus Corona

Tambah Dua, Total Ada 72 Kasus Penyebaran Hoaks soal Virus Corona

Nasional
Ketua Gugus Tugas Berterima Kasih Pada Kepala Desa yang Buat Kebijakan Karantina Mandiri

Ketua Gugus Tugas Berterima Kasih Pada Kepala Desa yang Buat Kebijakan Karantina Mandiri

Nasional
Pakar: Penunjukan Komisioner KPU Pengganti Evi Novida Tergantung Presiden

Pakar: Penunjukan Komisioner KPU Pengganti Evi Novida Tergantung Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X