Safari Nasdem, soal Kekecewaan hingga Potensi Poros Baru 2024

Kompas.com - 04/11/2019, 10:46 WIB

Dani Prabowo,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Dani Prabowo

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Surya Paloh tiba sebelum acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019)(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kiri) berpelukan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman usai menyampaikan hasil pertemuan tertutup kedua partai di DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan menjajaki kesamaan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memasuki ruang pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10/2019). Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sempat merangkul Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. Mereka berbincang dalam jarak yang cukup dekat. Tidak terdengar apa yang mereka bicarakan karena volume suara yang sangat kecil seperti berbisik. Sesekali mereka tertawa dengan lepas. Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate juga ikut berbincang. Momen tersebut terjadi sesaat sebelum Surya Paloh meninggalkan kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari di Hotel Harris, Jakarta Selatan, Sabtu (13/4/2019).

Pandangan berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie. Ia menengarai ada permintaan Partai Nasdem yang tidak dipenuhi Jokowi di dalam penyusunan kabinet.

"Saya perhatikan sepertinya ada permintaan secara spesifik Nasdem yang tak bisa terpenuhi," ujar Jerry saat dihubungi wartawan, Kamis (31/10/2019).

Memang, dalam susunan kabinet baru, Partai Nasdem kehilangan kursi Jaksa Agung yang sebelumnya dipegang HM Prasetyo.

Kursi Jaksa Agung saat ini dipegang oleh ST Burhanuddin yang tak lain adik kandung politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin.

Akibat penunjukan tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago sempat mengeluarkan komentar pedas.

Ia meminta, PDI Perjuangan konsisten dengan pernyataan sebelumnya bahwa posisi Jaksa Agung tidak diintervensi partai politik.

"Memang sebaiknya kita konsisten. Kemarin pada ribut jika Jaksa Agung dari partai atau diusung oleh partai akan jadi alat partai, sebaiknya mari sama-sama konsisten," kata Irma saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/10/2019).

Pernyataan yang dimaksud datang dari Hasto. Sekjen DPP PDI Perjuangan itu mengatakan, sosok yang akan mengisi jabatan strategis pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lima tahun mendatang sebaiknya sosok yang terlepas dari intervensi politik.

"Kami mendorong agar penempatan-penempatan jabatan strategis diisi oleh mereka yang memiliki tanggung jawab dan dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi politik tertentu," ucap Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019) lalu.