Survei LSI, Menguatnya Tingkat Kepercayaan kepada Jokowi hingga Buruknya Kebebasan Sipil

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo, nasionalisme, dan kebebasan sipil pada era pemerintahan Jokowi.

Survei itu dilakukan LSI mulai dari 8 sampai 17 September 2019. Survei melibatkan 1.550 responden yang dipilih secara acak, dengan margin of error 2,5 persen.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, merilis hasil survei lembaganya, Minggu (3/11/2019).

1. Tingkat kepercayaan menguat

Berdasarkan hasil survei LSI, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo menguat pada 2019.

Bahkan, dibanding tiga tahun sebelumnya, saat ini tingkat kepercayaan terhadap Jokowi adalah yang paling tinggi.

"Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo cukup tinggi, 71,8 persen," kata Djayadi di kawasan Jakarta Pusat, Minggu.

Berdasarkan hasil survei, 10,6 persen masyarakat merasa sangat puas dengan hasil kerja Jokowi. Kemudian, sebanyak 61,2 persen merasa cukup puas.

Baca juga: Survei LSI: Kepercayaan Rakyat terhadap Jokowi Paling Tinggi pada 2019

Ada pula sebanyak 23,6 persen masyarakat yang merasa kurang puas terhadap kinerja Presiden. Sisanya, sebanyak 2,9 persen masyarakat sama sekali tidak merasa puas.

Jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, pada Oktober 2015, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi sebesar 53,4 persen. Pada Agustus 2016 naik menjadi 67,5 persen.

Tingkat kepuasan rakyat terhadap Jokowi kembali meningkat pada 2017 sebesar 71,8 persen. Pada 2018 menurun menjadi 70,9 persen.

"Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo tampak menguat dibandingkan pada masa awal pemerintahannya, meskipun stagnan dalam tiga tahun terakhir," ujar Djayadi.

2. Nasionalisme masih dominan

Selain melakukan survei tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap presiden, LSI juga melakukan survei mengenai nasionalisme rakyat Indonesia.

LSI menemukan, mayoritas masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nasionalisme.

Sebab, dibanding mereka yang mengutamakan identitas diri berdasarkan suku atau agama, lebih banyak masyarakat yang memosisikan diri mereka sebagai seorang warga negara Indonesia.

"Identitas nasional atau nasionalisme warga Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan identitas keagamaan dan kesukuan," kata Djayadi.

Berdasarkan temuan survei, 66,4 persen warga lebih senang menyebut diri mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Sementara itu, 19,1 persen warga lebih senang menamakan dirinya sebagai kelompok penganut agama tertentu. Sisanya, 11,9 persen warga lebih senang diidentifikasi berdasarkan suku mereka.

Djayadi mengatakan, angka nasionalisme pada tahun 2019 paling tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Sebab, berdasarkan survei, pada tahun 2018 hanya 61,4 persen warga yang lebih senang menyebut dirinya sebagai warga negara Indonesia ketimbang menyebut dirinya berdasarkan suku dan agama.

Baca juga: Survei LSI: Dibanding Identitas Keagamaan dan Kesukuan, Nasionalisme Rakyat Indonesia Lebih Tinggi

Pada tahun itu, mereka yang mengidentifikasi diri berdasarkan suku sebesar 13,4 persen, sedangkan berdasarkan agama sebesar 22,7 persen.

Sementara itu, pada 2017, sebanyak 58,5 persen lebih senang mendudukkan dirinya sebagai warga negara Indonesia ketimbang identitas suku ataupun agama. Mereka yang lebih senang disebut berdasarkan suku sebesar 12,5 persen, sedangkan berdasarkan agama sebesar 25,8 persen.

"Selama tiga tahun terakhir, telah terjadi tren penguatan identitas kebangsaan yang dibarengi dengan pelemahan identitas keagamaan dan kesukuan," ujar Djayadi.

3. Kebebasan sipil memburuk

Tak berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan dan nasionalisme yang menguat, kebebasan sipil pada era kepemimpinan Joko Widodo dinilai masih buruk. Bahkan, belakangan, perihal kebebasan sipil ini kian mengkhawatirkan.

Hal ini diungkap oleh Djayadi yang mengutip survei nasional Saiful Mujani Reasearch and Consultant (SMRC) pada Mei hingga Juni 2019.

"Masyarakat merasakan kebebasan sipil yang menjadi fondasi demokrasi belum baik dan bahkan cenderung memburuk," kata Djayadi.

Djayadi mengatakan, temuan itu didasari oleh sejumlah hal. Pertama, masyarakat saat ini cenderung lebih takut berbicara soal politik.

Sebanyak 43 persen masyarakat Indonesia yang menjadi responden menyebut bahwa saat ini ada ketakutan tersendiri ketika membahas politik. Angka ini naik dibanding tahun 2014 sebesar 17 persen.

Tidak hanya itu, buruknya kebebasan sipil juga diukur berdasarkan ketakutan masyarakat terhadap penangkapan semena-mena yang mungkin dilakukan aparat hukum.

Baca juga: Demi Dua Hal Ini, Era Jokowi Dinilai Persempit Kebebasan Sipil

Sebesar 38 persen masyarakat mengaku takut jika terlibat penangkapan yang sewenang-wenang oleh aparat. Angka ini pun naik dibanding tahun 2014 sebesar 24 persen.

Djayadi melanjutkan, saat ini masyarakat juga cenderung takut berorganisasi. Dibanding tahun 2014, angka ketakutan ini pun naik pada tahun ini.

"Responden yang menyatakan bahwa sekarang warga takut berorganisasi juga naik, dari 10 persen pada 2014 menjadi 21 persen," ujar Djayadi.

Terakhir, dalam hal kebebasan pers, juga menunjukkan nilai yang belum baik.

Mereka yang beranggapan bahwa media massa kita bebas dan tidak disensor pemerintah cukup banyak, 43 persen. Namun, yang menyatakan tidak bebas dan disensor pemerintah pun tak kalah banyak, yaitu sebesar 38 persen.

"Jika dirunut 10 tahun terakhir, tren sejumlah indikator kebebasan sipil di negara kita tampak mengalami kemunduran," kata Djayadi.