Tak Terbitkan Perppu KPK, Jokowi Kian Tunjukkan Tak Peduli Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 03/11/2019, 14:24 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) mengikuti sesi pleno KTT ke-35 ASEAN di Bangkok, Thailand, Sabtu (2/11/2019). Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, di KTT tersebut Presiden akan menekankan empat bidang kerja sama guna meningkatkan ekspor dan investasi yang masuk ke Indonesia. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kedua kanan) mengikuti sesi pleno KTT ke-35 ASEAN di Bangkok, Thailand, Sabtu (2/11/2019). Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, di KTT tersebut Presiden akan menekankan empat bidang kerja sama guna meningkatkan ekspor dan investasi yang masuk ke Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, keputusan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU KPK hasil revisi merupakan indikasi kuat Jokowi sudah tak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

"Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Jokowi kemarin itu indikasi kuat bahwa sebenarnya Pak Jokowi tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi," kata Bivitri dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu (3/11/2019).

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ini menilai, indikasi itu sudah menjadi indikasi kedua bahwa Jokowi memang tak berupaya mendukung pemberantasan korupsi.

Indikasi pertama itu sudah terlihat ketika Jokowi mengirimkan surat presiden ke DPR untuk melanjutkan pembahasan revisi UU KPK saat itu.

Baca juga: Pupusnya Harapan Publik Terhadap Presiden Jokowi soal Perppu KPK…

Padahal, Presiden Jokowi, lanjut Bivitri, sudah diingatkan oleh masyarakat sipil hingga akademisi bahwa prosedur revisi UU KPK saat itu sudah bermasalah.

"Tapi ternyata kan dikeluarkan. Jadi sebenarnya sudah terlihat siapa yang mau melemahkan KPK. Yang disampaikan kemarin itu adalah indikasi kedua yang sebenarnya sudah mengonfirmasi saja di mana sebenarnya posisi Pak Jokowi," kata dia.

Bivitri meyakini bahwa dengan UU hasil revisi, KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi akan menjadi lemah. Kinerja KPK dinilainya akan lebih menonjol di bidang pencegahan.

Baca juga: Antiklimaks Perppu KPK

"Karena penindakannya dipreteli, dewan pengawas misalnya, atau fakta bahwa status pimpinan penyidik dan penuntut umum itu enggak ada lagi di Pasal 21. Nanti penyidikan dan penuntutan yang setujui bukan komisioner tapi di bawahnya, levelnya bukan komisioner lagi," kata dia.

Ia juga meyakini hal itu akan berimbas pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang akan merosot dari skor 38.

Dengan kewenangan penindakan yang dilemahkan, Bivitri juga yakin akan menekan efek jera bagi para pihak yang ingin mencoba korupsi.

"Pencegahan dalam berapa teori hukum itu kalau tidak ada penindakan sebenarnya efek jeranya tidak terjadi," kata dia.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X