Presiden Jokowi Diharapkan Memilih Dewan Pengawas KPK yang Tak Cacat Reputasi

Kompas.com - 02/11/2019, 13:12 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan tanggapan tentang situasi Wamena di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019). Presiden meminta seluruh masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan bersama di Papua serta memeriksa kebenaran kabar yang tersebar guna menjaga stabilitas Indonesia bersama. ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo/foc. BAYU PRASETYOPresiden Joko Widodo menyampaikan tanggapan tentang situasi Wamena di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019). Presiden meminta seluruh masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan bersama di Papua serta memeriksa kebenaran kabar yang tersebar guna menjaga stabilitas Indonesia bersama. ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan menunjuk langsung orang yang akan mengisi jabatan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa melalui panitia seleksi.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Namun demikian, anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani berharap Presiden Jokowi memilih orang-orang yang tak memiliki cacat reputasi dalam bidang hukum dan pemberantasan korupsi.

Baca juga: Dipilih Langsung Presiden, Dewan Pengawas KPK Diprediksi Diisi Orang Jokowi

"Berdasarkan undang-undang, DPR tidak dalam posisi untuk mengusulkan nama siapa-siapa yang sebaiknya diangkat sebagai dewas KPK," ujar Arsul kepada Kompas.com, Sabtu (2/11/2019).

"Hanya DPR tentu punya harapan yakni Presiden memilih orang-orang yang punya integritas, wibawa dan latar belakang atau pengalaman di bidang penegakan hukum atau setidaknya pernah jadi praktisi hukum yang bereputasi baik," tutur dia.

Arsul mengatakan, selain praktisi dan penegak hukum, Presiden Jokowi diharapkan juga memilih figur akademisi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jokowi Tunjuk Langsung Dewan Pengawas KPK, Tak Lewat Pansel

Tidak hanya akademisi di bidang hukum, tapi juga dalam bidang manajemen organisasi, ahli telekomunikasi dan informatika.

"Juga tentu akademisi hukum, manajemen organisasi publik, ahli telekomunikasi dan informatika bisa menjadi pilihan," kata Arsul.

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, ketua dan anggota dewan pengawas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi.

Baca juga: Tak Terbitkan Perppu, Jokowi Mulai Jaring Dewan Pengawas KPK

Namun, pasal 69 A ayat (1) mengatur bahwa ketua dan anggota dewan pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik.

Presiden Jokowi mengaku saat ini ia sudah mendapat masukan-masukan terkait sosok yang akan ia pilih untuk duduk sebagai dewan pengawas KPK.

Pelantikan dewan pengawas nantinya akan berbarengan dengan pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023 yang sudah terpilih.

"Tapi percayalah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik," kata Jokowi.

Kompas TV Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi mulai berlaku Kamis (17/10/2019) ini. Meski tanpa tanda tangan Presiden Jokowi, UU itu otomatis berlaku terhitung 30 hari setelah disahkan di paripurna DPR. Ketentuan ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tepatnya pada Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2. UU KPK hasil revisi ini sendiri ramai-ramai ditolak aktivis antikorupsi lantaran dinilai disusun terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK. Isi UU KPK yang baru ini juga dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja lembaga antirasuah. Misalnya, KPK yang berstatus lembaga negara serta pegawai KPK yang berstatus ASN dapat mengganggu independensi. Dibentuknya dewan pengawas dan penyadapan harus seizin dewan pengawas dinilai dapat mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK. Selain itu, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat KPK kesulitan menangani kasus besar dan kompleks. Total, pihak KPK menemukan 26 poin di dalam UU hasil revisi yang bisa melemahkan kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Sebelumnya, pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM, Tjahjo Kumolo menyatakan revisi undang-undang KPK tetap berlaku meskipun belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Jika merujuk pada tanggal sidang paripurna DPR yang mengesahkan RUU KPK, maka memang pada 17 Oktober 2019, RUU KPK akan mulai berlaku. Tjahjo enggan berkomentar lebih banyak terkait akankah Presiden Jokowi memutuskan untuk mengeluarkan perppu. Namun Tjahjo meyakini KPK akan tetap menjalankan tugasnya sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang yang baru. #RUUKPK #UUKPK #Jokowi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas: Prabowo dan Ganjar Imbang Elektabilitas Capres 2024, Anies Ketiga

Survei Litbang Kompas: Prabowo dan Ganjar Imbang Elektabilitas Capres 2024, Anies Ketiga

Nasional
Ke Beli, Mensos Risma Beri Bantuan Logistik dan Santunan Korban Gempa Rp 329.189.122

Ke Beli, Mensos Risma Beri Bantuan Logistik dan Santunan Korban Gempa Rp 329.189.122

Nasional
[POPULER NASIONAL] Profil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin | Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Lonjakan Covid-19

[POPULER NASIONAL] Profil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin | Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Lonjakan Covid-19

Nasional
Senin Ini Pendaftaran Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Dibuka, Begini Tahapan Seleksinya...

Senin Ini Pendaftaran Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Dibuka, Begini Tahapan Seleksinya...

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Desember, Pemerintah Lakukan 5 Antisipasi

Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Desember, Pemerintah Lakukan 5 Antisipasi

Nasional
Kemenangan Piala Thomas Tanpa Merah Putih, Lembaga Antidoping Indonesia Dinilai Tak Profesional

Kemenangan Piala Thomas Tanpa Merah Putih, Lembaga Antidoping Indonesia Dinilai Tak Profesional

Nasional
Jokowi: Piala Thomas Akhirnya Kembali ke RI Setelah 19 Tahun Menanti

Jokowi: Piala Thomas Akhirnya Kembali ke RI Setelah 19 Tahun Menanti

Nasional
747 Kasus Baru Covid-19, Pelonggaran Pembatasan, dan Potensi Penularan Virus

747 Kasus Baru Covid-19, Pelonggaran Pembatasan, dan Potensi Penularan Virus

Nasional
Menanti Evaluasi dan Perpanjangan Kembali PPKM Level 1-4 pada 18 Oktober...

Menanti Evaluasi dan Perpanjangan Kembali PPKM Level 1-4 pada 18 Oktober...

Nasional
Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Nasional
Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Nasional
Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.