Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Jokowi Tak Gigit Investor dan BUMN, KPK: Jangan Diartikan Intervensi

Kompas.com - 01/11/2019, 22:59 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta instansi penegak hukum, termasuk KPK, tidak mengganggu iklim investasi dengan mencari-cari kesalahan para investor.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pernyataan tersebut tidak berarti Presiden Jokowi mengintervensi penegakan hukum demi lancarnya investasi.

"Kami mengajak semua pihak tidak memahami pernyataan Presiden itu sebagai bentuk, katakanlah, intervensi terhadap independensi penegakan hukum, kami meyakini bukan demikian," kata Febri kepada wartawan, Jumat (1/11/2019).

Baca juga: Luhut: Presiden Minta KPK Awasi Investasi di Atas 1 Miliar Dolar AS

Febri menuturkan, hal yang mesti digarisbawahi dari pernyataan Jokowi tersebut adalah harapan Jokowi agar para penegak hukum tidak dikendalikan mafia.

Menurut Febri, praktik mafia hukum itu selama ini menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum.

Febri menambahkan, praktik mafia hukum itu pun masih lazim ditemui misalnya dengan praktik 'jual-beli hukum'.

"Kalau ini yang ingin diperangi,sehingga penegakan hukum itu benar-benar ada kepastian hukum sehingga ketika ada kepastian hukum investor tidak ragu untuk menanamkan modalnya, atau berinvestasi pembangunan bisa berjalan, pemerataan ekonomi bisa berjalan, maka itu tentu akan sangat bagus," kata Febri.

Febri pun memastikan bahwa KPK tidak mencari-cari kesalahan sebagaimana yang dikhawatirkan Jokowi. Ia menegaskan, perkara yang ditangani telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh penegak hukum, termasuk KPK, untuk tidak mengganggu iklim investasi.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Penegak Hukum, Termasuk KPK, Tak Gigit-gigit Investor dan BUMN

Jokowi lalu membeberkan bahwa selama ini banyak program-program yang justru banyak terkendala oleh permasalahan hukum.

Menurut dia banyak investor yang sudah antre untuk masuk, tapi karena kepastian hukumnya diragukan, akhirnya mereka tak bisa merealisasikan investasinya.

"Para pelaku usaha dan investor dalam negeri termasuk BUMN yang banyak ketakutan dengan aparat hukum tolong juga jangan sampai terjadi dicari-cari kesalahan, digigit-gigit sehingga program-program yang harusnya bisa kita selesaikan berhenti di tengah jalan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com