Premi BPJS Kesehatan Naik, Ini Kata Wapres Ma'ruf Amin

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada seluruh warga negara.

"Ya kebijakan pemerintah itu kan menanggulangi pelayanan pada orang miskin. Itu sudah dilaksanakan," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Ma'ruf menambahkan iuran BPJS sedianya merupakan upaya pemerintah menyediakan layanan kesehatan berkualitas dengan cara berkolaborasi bersama masyarakat.

Baca juga: Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Terancam Tak Bisa Urus SIM dan Paspor

Sebab, melalui iuran BPJS, masyarakat yang sehat bisa membantu masyarakat yang sakit lantaran belum menggunakan iurannya untuk berobat.

"Sebab kala orang iuran BPJS itu kan untuk dirinya sendiri. Yang tidak miskin itu untuk dirinya sendiri. Andai kata dirinya tidak memerlukan, sehat terus, juga untuk menolong orang lain. Artinya BPJS itu bentuk layanan sosial baik dari pemerintah maupun masyarakat," ujar Ma'ruf.

"Oleh karena itu anggap saja BPJS itu perpaduan bantuan pemerintah untuk menanggulangi mereka yang miskin dan tolong menolong sesama warga bangsa yang punya kelebihan. Jadi sehingga itu membangun kehidupan yang harmonis," lanjut dia.

Baca juga: BPJS Kesehatan: Iuran Sudah Disubsidi, Jangan Bilang Pemerintah Tak Berpihak ke Rakyat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen pada Kamis (24/10/2019).

Kenaikan iuran itu berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan," ujar Jokowi dalam Perpres No.75 Tahun 2019.

Kemudian, penjelasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ganjar Minta Pelayanan Ditingkatkan

Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa besar iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan sebesar Rp 160.000 per bulan untuk kelas I.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menyampaikan bahwa kenaikan iuran tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

"Untuk (kelas) mandiri akan berlaku di 1 Januari 2020, dengan penyesuaian sebagaimana dalam Perpres dimaksud. Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000," ujar Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/10/2019).