Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Nilai Kemesraan Nasdem-PKS Wajar

Kompas.com - 01/11/2019, 17:25 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman adalah manuver politik yang wajar.

Menurut Dasco, tak masalah jika petinggi parpol pendukung pemerintah bertemu dengan elite parpol di luar pemerintah. Apalagi, sampai menunjukan kehangatan komunikasi.

Apalagi, Nasdem juga sudah bersilaturahim dengan Gerindra, beberapa waktu lalu.

"Bagus-bagus saja. Namanya silaturahmi kebangsaan kemana-mana kan boleh," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

"Dia (Nasdem) ke Gerindra sudah, ke tempat lain kan juga, ya bagus. Begitu juga kan Gerindra ya. Gerindra sudah kemana-mana juga," lanjut dia.

Baca juga: Setelah Bertemu PKS, Nasdem Akan Lanjut Safari Politik ke PAN

Dasco menekankan, komunikasi politik bersifat dinamis.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan akan muncul poros koalisi politik baru usai pertemuan Paloh dan Sohibul.

Namun, kemungkinan munculnya poros koalisi politik baru itu pula bergantung dengan kepentingan di masing-masing partai politik.

"Ya kalau soal poros itu (poros politik baru) tergantung kepentingan-kepentingan, tapi kalau itu sepanjang itu sama-sama untuk membangun bangsa dan negara, saya kira ga ada yang salah itu," ucap Dasco.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bertemu di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Partai Nasdem dan PKS sepakat untuk memperkuat check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.

Hal ini menjadi salah satu dari tiga poin kesepahaman yang dihasilkan dalam pertemuan itu.

"Perbedaan sikap politik tidak menjadi penghalang bagi Nasdem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi check and balance di DPR," ujar Sekjen PKS Mustafa Kamal saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Baca juga: Pengamat: Pertemuan Nasdem-PKS Tak Perlu Dimaknai Kekuatan Politik Baru

Mustafa mengatakan PKS menghormati sikap politik Partai Nasdem yang berada di dalam pemerintahan. Sementara PKS memilih menjadi oposisi dan tidak bergabung dalam pemerintahan.

Namun, Mustafa menekankan, fungsi check and balance sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan mengatasi tantangan bangsa Indonesia ke depannya.

"Demokrasi yang sehat itu penting mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, keagamaann, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lainnya," kata Mustafa. 

 

Kompas TV Prabowo Subianto menegaskan akan tetap menerima gajinya sebagai menteri pertahanan. Polemik gaji Prabowo muncul pasca- juru bicara mengonfirmasi perihal menhan tidak akan menerima gaji Menteri pertahanan, Prabowo Subianto disebut-sebut menjadi menteri pertama di kabinet Indonesia maju yang tidak akan menerima gajinya sebagai pejabat negara.<br /> Namun setelah kabar ini beredar prabowo mengaku justru bingung dengan pemberitaan yang menyebut dirinya tak akan mengambil gaji. Seusai rapat terbatas, Prabowo menegaskan dirinya akan menerima gaji sebagai menteri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com