Menaker Harap Pengusaha dan Buruh Bisa Terima Kenaikan UMP 8,51 Persen

Kompas.com - 01/11/2019, 14:38 WIB

Ihsanuddin,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Ihsanuddin

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meminta pengusaha maupun buruh menerima kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen.

Ida menyatakan, angka tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

PP tersebut menetapkan bahwa formula kenaikan UMP merujuk pada data inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Kita berharap diterima dengan baik, oleh pengusaha maupun buruh," kata Ida di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Ida mengatakan penentuan kenaikan UMP yang merujuk PP 78/2015 sudah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ia pun akan membuka dialog dengan para pengusaha dan buruh soal kenaikan UMP 2020.

"Kita posisi di tengah. Semua data diambil dari BPS, bukan diambil sendiri-sendiri, baik dari pengusaha maupun buruh," ujarnya.

Politikus PKB itu juga menyatakan pemerintah akan memberikan insentif kepada pengusaha setelah ada kenaikan UMP 2020. Namun, Ida belum mau merinci insentif yang akan diberikan pemerintah.

"Ya ada beberapa skema yang kita diskusikan lebih jauh," tuturnya.

Ke depan, Ida menyatakan pihaknya bakal meninjau kembali PP 78/2015. Pasalnya, di dalam aturan tersebut pemerintah melakukan pengkajian terkait upah setiap lima tahun sekali. PP 78/2015 itu sudah berjalan lima tahun pada tahun depan.

"Karena ini lima tahun, nanti kita akan review PP ini. Nanti kita akan review, mendengar semua pihak," ujar Ida.

Seluruh provinsi akan mengumumkan kenaikan UMP 2020 secara serentak hari ini, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta Andri Yansyah menyatakan nilai UMP yang akan diumumkan adalah Rp 4,2 juta, sesuai kenaikan 8,51 persen yang diatur dalam PP 78/2015.

Namun sebelumnya perwakilan buruh dan pengusaha sama-sama menolak kenaikan upah 8,51 persen itu.

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (30/10/2019).

Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp 4,6 juta.

Unsur pengusaha di dalam Dewan Pengupahan juga menyebut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 8,51 persen cukup memberatkan.

Pasalnya, ketentuan itu juga berlaku bagi pekerja baru, belum berpengalaman, dan yang masih lajang.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan, kenaikan tersebut memberatkan karena kondisi perekonomian global yang tidak menentu.

Kompas TV Pelaku industri mendesak isu tenaga kerja ditanggapi lebih serius. Pertumbuhan investasi yang cenderung padat modal tidak mampu diimbangi oleh penyerapan angkatan kerja di dunia usaha. Apalagi, peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah di sektor tenaga kerja. Sebanyak 58,26 persen tenaga kerja Indonesia berlatar pendidikan SMP ke bawah. Kelompok ini sulit masuk ke industri padat modal. Oleh karena itu, beberapa regulasi tentang tenaga kerja perlu segera dibenahi sehingga terasa manis bagi investor padat karya. Sistem pengupahan adalah salah satu poin yang dinilai perlu direvisi dalam undang-undang ketenagakerjaan. Jika tak ingin, investor lari ke negara tetangga, seperti Vietnam dan Myanmar. Menurut pengusaha, besaran upah minimum nasional misalnya, sebaiknya ditentukan oleh perusahaan dan serikat buruh, bukannya kepala daerah. Pengusaha juga meminta adanya semacam asuransi PHK agar pesangon dapat dicicil. Pihak pekerja sendiri tidak anti terhadap perubahan. Toh selama ini, aturan yang ada dirasa perlu penyesuaian dan tak semuanya pro pekerja. Namun, serikat buruh merasa revisi undang-undang ketenagakerjaan bukan hanya kepentingan pengusahasemata, suara pekerja pun perlu didengar. Saat ini, revisi undang-undang ketenagakerjaan sedang dibahas secara tripartit, antara pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Jalan tengah terbaik untuk kepentingan nasional diharapkan lepas dari urusan politis yang hanya menelurkan kebijakan populis. #TenagaKerja #UpahTenagaKerja #Investor<br />

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.