WNI Meninggal Saat Antre Paspor di KBRI Kuala Lumpur, Ini Penjelasan Kemenlu

Kompas.com - 01/11/2019, 13:36 WIB
Paspor Indonesia ShutterstockPaspor Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menjelaskan perihal meninggalnya seorang WNI saat antre pelayanan paspor di Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (31/10/2019) malam.

Pihak Kemenlu RI menyatakan bahwa penyebab meninggalnya adalah sakit jantung.

Selain itu, Judha mengatakan, pelayanan di KBRI Kuala Lumpur selama ini memang dibuka selama 24 jam. Sehingga, mereka yang mengantre bukan berarti telah mengantre semalaman.

"Layanan KBRI di Kuala Lumpur itu 24 jam, bukan antre semalaman. Jadi mereka dulu mengantrenya pada pagi hari untuk dapat nomor sehingga orang-orang sudah datang sejak semalam karena datang dari luar kota," kata Judha kepada Kompas.com, Jumat (1/11/2019).

Dengan melihat kondisi sebelumnya, kata dia, maka pihak KBRI Kuala Lumpur membuat kebijakan untuk membuka antrean pelayanan tersebut sejak malam.

Baca juga: Antre Layanan Paspor hingga Malam, Seorang WNI Meninggal di Trotoar KBRI Kuala Lumpur

Hal tersebut dilakukan untuk membantu mereka yang datang dari luar kota agar tidak terlantar di luar gedung KBRI Kuala Lumpur.

"Jadi memindahkan antrean yang tadinya pagi jadi malam. Sebab (sebelumnya) warga kita sudah tiba sejak malam karena banyak yang dari luar kota. Begitu mereka tiba, sekarang mereka bisa langsung masuk. Dulu mereka menginap dulu di luar, baru bisa masuk (pelayanan) pagi hari sejak malam," kata dia.

Adapun terkait dengan kejadian meninggalnya seorang WNI saat melakukan antrean pelayanan di KBRI Kuala Lumpur tersebut, kata dia, kejadiannya berlangsung saat pelayanan malam baru dibuka.

Bahkan, kata dia, WNI yang meninggal dunia itu belum mengantre lama karena pelayanan baru mulai dibuka setelah Maghrib.

"Beliau sudah sakit jantung sehingga kapan pun bisa terjadi," kata dia.

Sebelumnya, seorang WNI yang diketahui bernama Tamam meninggal dunia di depan trotoar KBRI Kuala Lumpur pada Kamis (31/10/2019) saat sedang mengantre pelayanan paspor di KBRI.

Kabar tersebut pertama kali diunggah melalui akun Facebook Anis Hidayah, aktivis Migrant Care pada Jumat (1/11/2019) pagi.

Anis menulis, adanya kejadian yang menimpa Pak Tamam tersebut harus menjadi memomentum dan bahan evaluasi dari Kemenlu, Dirjen Imigrasi, dan KBRI Kuala Lumpur sendiri.

"Bagaimana semestinya mekanisme antrean paspor harus dibangun secara lebih manusiawi. Di antara antrean itu juga banyak perempuan dengan usia senja," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X