Mahfud MD: Pemekaran Daerah di Papua Baik Secara Politik dan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyadari pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo berlangsung moratorium pemekaran daerah.

Moratorium diberlakukan lantaran sebelumnya banyak pemekaran daerah namun malah tak menyejahterakan masyarakatnya.

Selain itu, APBD daerah otonom pemekaran baru justru membebani APBN lantaran anggaran daerahnya terus-terusan disokong pemerintah pusat.

Namun, Mahfud menilai pemekaran untuk pegunungan tengah di Papua justru bakal membawa dampak positif.

Baca juga: Menteri Tito Sebut Pemekaran Papua Didasarkan pada Analisis Intelijen

"Begini, secara umum ada moratorium tapi untuk Papua itu baik secara politis, secara ekonomis, administratif, dan memang diperlukan pemekaran," ujar Mahfud di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Ia mengaku telah membahas wacana pemekaran tersebut dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mahfud mengatakan yang terpenting dalam mengeksekusi pemekaran tersebut ialah jangan sampai memunculkan kecemburuan dari daerah lain.

"Saya sudah bicara dengan Mendagri. Pemekaran akan dilakukan tapi tentu dicari jalan-jalan proseduralnya agar tidak terjadi apa yang disebut kecemburuan. Kalau Papua itu kan memang nampaknya alternatifnya dimekarkan," lanjut Mahfud.

Baca juga: Rencana Pemekaran, Ini Kekhawatiran Ketua DPR Papua

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akan menindaklanjuti usulan pemekaran wilayah di Pegunungan Tengah, Provinsi Papua.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat berdialog dengan perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin (28/10/2019).

Dalam dialog tersebut, Kepala Negara menyatakan pemekaran wilayah di seluruh Indonesia sedang dalam moratorium atau penangguhan.

Hal tersebut disebabkan banyaknya usulan pemekaran, baik dari provinsi maupun kabupaten atau kota.

"Sebetulnya saya ngomong apa adanya, sebetulnya kita kan sudah sampaikan sejak awal kita sudah moratorium tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia," kata Jokowi dalam siaran pers resmi Istana.

Baca juga: Rencana Pemekaran Papua, Menteri Tito: Papua Selatan Sudah Oke...

"Karena apa? Karena ada 183 pemekaran baik provinsi, kabupaten, maupun kota yang diusulkan kepada saya. Begitu dibuka satu, yang lain pasti ngantre di depan kantor saya setiap hari," kata Presiden.

Meski demikian, Jokowi mengatakan khusus untuk wilayah Pegunungan Tengah, Papua, usulan pemekaran wilayah akan ia tindak lanjuti. Presiden menyebut, hal tersebut akan menjadi pekerjaan rumah baginya setelah pulang dari Papua.

"Tapi khusus untuk Pegunungan Tengah, jangan tepuk tangan dulu, akan saya tindak lanjuti," sambung dia disambut tepuk tangan para hadirin.