Di KTT ke-35 ASEAN, RI Akan Perluas Kerja Sama Maritim hingga Perdagangan

Kompas.com - 31/10/2019, 19:13 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai dilantik Presiden Joko Widodo KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMMenteri Luar Negeri Retno Marsudi usai dilantik Presiden Joko Widodo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan ada empat poin kerja sama yang menjadi penekanan untuk disampaikan di KTT ke-35 ASEAN di Bangkok, Thailand, pada 3-4 November.

Rencananya, Presiden Joko Widodo hadir pada konferensi tingkat tinggi tersebut.

Hal itu disampaikan Retno saat ditemui di sela rapat di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

"Di dalam pertemuan ASEAN nanti, Presiden antara lain akan menekankan kerja sama. Kerja samanya itu sudah ada 4 kerja sama," ujar Retno. 

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Lakukan Perjanjian Dagang Terus Menerus dengan Negara Lain

"Satu maritim, konektifitas, SDGs (Sustainable Development Goal's), dan kerja sama ekonomi lainnya yang juga mencakup masalah perdagangan dan investasi," lanjut dia.

Retno menambahkan, Presiden berharap dengan menekankan empat bidang kerja sama itu maka ekspor dari Indonesia dan investasi yang masuk bisa terus meningkat.

Sebab hanya dengan peningkatan ekspor dan investasi lah ekonomi bisa tumbuh.

Karena itu, Retno mengatakan, Kementerian Luar Negeri bertanggung juga jawab untuk mengatasi berbagai hambatan di sektor ekspor dan investasi yang berurusan dengan negara lain.

Baca juga: 4 Fakta Ledakan Bom di Bangkok: Terjadi Saat KTT ASEAN hingga Menlu Retno Marsudi Aman

"Kemenlu terutama Pak Wamenlu diberikan tanggung jawab mandat khusus untuk mengoordinir diplomasi ekonomi. Jadi kalau misalnya ada hambatan berkaitan dengan ekspor, baik itu hambatan tarif maupun nontarif maka itu tugas kami bersama," kata Retno.

"Bicara hambatan tarif misalnya, maka kami bicara dengan negara tersebut untuk membentuk PTA (Prefential Trade Agreement). Kami turunkan tarifnya, kami negosiasikan barang apa saja yang kita rasa strategis untuk kita. Kami mintakan penurunan tarifnya. Gambarannya begitu," lanjut Retno.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X