Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di KTT ke-35 ASEAN, RI Akan Perluas Kerja Sama Maritim hingga Perdagangan

Kompas.com - 31/10/2019, 19:13 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan ada empat poin kerja sama yang menjadi penekanan untuk disampaikan di KTT ke-35 ASEAN di Bangkok, Thailand, pada 3-4 November.

Rencananya, Presiden Joko Widodo hadir pada konferensi tingkat tinggi tersebut.

Hal itu disampaikan Retno saat ditemui di sela rapat di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

"Di dalam pertemuan ASEAN nanti, Presiden antara lain akan menekankan kerja sama. Kerja samanya itu sudah ada 4 kerja sama," ujar Retno. 

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Lakukan Perjanjian Dagang Terus Menerus dengan Negara Lain

"Satu maritim, konektifitas, SDGs (Sustainable Development Goal's), dan kerja sama ekonomi lainnya yang juga mencakup masalah perdagangan dan investasi," lanjut dia.

Retno menambahkan, Presiden berharap dengan menekankan empat bidang kerja sama itu maka ekspor dari Indonesia dan investasi yang masuk bisa terus meningkat.

Sebab hanya dengan peningkatan ekspor dan investasi lah ekonomi bisa tumbuh.

Karena itu, Retno mengatakan, Kementerian Luar Negeri bertanggung juga jawab untuk mengatasi berbagai hambatan di sektor ekspor dan investasi yang berurusan dengan negara lain.

Baca juga: 4 Fakta Ledakan Bom di Bangkok: Terjadi Saat KTT ASEAN hingga Menlu Retno Marsudi Aman

"Kemenlu terutama Pak Wamenlu diberikan tanggung jawab mandat khusus untuk mengoordinir diplomasi ekonomi. Jadi kalau misalnya ada hambatan berkaitan dengan ekspor, baik itu hambatan tarif maupun nontarif maka itu tugas kami bersama," kata Retno.

"Bicara hambatan tarif misalnya, maka kami bicara dengan negara tersebut untuk membentuk PTA (Prefential Trade Agreement). Kami turunkan tarifnya, kami negosiasikan barang apa saja yang kita rasa strategis untuk kita. Kami mintakan penurunan tarifnya. Gambarannya begitu," lanjut Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com