Sekjen Golkar Nilai Wajar jika Nasdem Mulai Penjajakan Pilpres 2024

Kompas.com - 31/10/2019, 18:09 WIB
Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Freidrich Paulus di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (24/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Freidrich Paulus di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (24/10/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menilai pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman sangat terkait dengan Pilpres 2024.

Pertemuan tersebut dilakukan di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

"Tentunya ini kan terkait dengan 2024, ini sudah jelas 2024 itu siapa ke mana. Langkah-langkah itulah yang mungkin dilakukan oleh Pak Surya Paloh," ujar Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Lodewijk memahami langkah itu meski kontestasi pilpres baru berlangsung dalam lima tahun ke depan. Menurut dia, wajar saja jika parpol mulai melakukan manuver politik sejak saat ini.


Baca juga: Langkah Awal Partai Nasdem dan PKS Imbangi Pemerintahan Jokowi...

Menurut Lodewijk, komunikasi politik harus mulai dibangun antarparpol sebagai upaya awal penjajakan.

"Ya masih jauh, tetapi namanya komunikasi politik itu mereka mungkin mulai melihat kira-kira link-nya ke mana, penjajakan begitu," ucap Lodewijk.

"Saya pikir, kalau dalam politik itu wajar-wajar saja karena ada suatu perisitiwa ini disikapi seperti itu. Saya pikir wajar," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bertemu di kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: PKS Terbuka dengan Partai yang Ingin Oposisi, Sekalipun Punya Menteri di Kabinet

Partai Nasdem dan PKS sepakat untuk memperkuat check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.

Hal ini menjadi salah satu dari tiga poin kesepahaman yang dihasilkan dalam pertemuan itu.

"Perbedaan sikap politik tidak menjadi penghalang bagi Nasdem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi check and balance di DPR," ujar Sekjen PKS Mustafa Kamal saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Mustafa Kamal mengatakan, PKS menghormati sikap politik Partai Nasdem yang berada di dalam pemerintahan. Sementara PKS memilih menjadi oposisi dan tidak bergabung dalam pemerintahan.

Namun, ia menekankan, fungsi check and balance sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan mengatasi tantangan bangsa Indonesia ke depan.

"Demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, keagamaann, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lainnya," kata Mustafa.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X