Status Siaga Darurat Karhutla di Riau Berakhir, Ini Penjelasan BNPB

Kompas.com - 31/10/2019, 17:15 WIB
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo di Kantor BNPB, Jakarta Timur Sabtu (3/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo di Kantor BNPB, Jakarta Timur Sabtu (3/8/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data dan Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Agus Wibowo membenarkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan ( Karhutla) di Riau telah berakhir.

Status tersebut diputuskan berakhir pada 30 Oktober oleh Gubernur Riau Syamsuar lantaran curah hujan meningkat. Hal itu disebabkan saat ini, di Riau, telah masuk musim penghujan.

"Jadi tadi malam ada rapat koordinasi di Riau yang membicarakan yang pertama adalah musim hujan telah masuk. Seperti yang dijelaskan BMKG di Riau sebelah utara sudah memasuki intensitas hujan, khususnya semuanya, sehingga hotspot telah jauh berkurang," kata Agus di Gedung BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Para Tersangka Karhutla Sumsel Dibawa ke Pengadilan Tanpa Penangguhan dan SP3

Ia menambahkan keputusan tersebut diputuskan langsung Gubernur Riau. Ia menambahkan, BNPB hanya menjalankan keputusan tersebut dan tak bisa mengintervensi.

Agus menambahkan curah hujan di Riau diprediksi terus meningkat hingga Desember. Namun Pemerintah Provinsi Riau harus bersiap menghadapi ancaman Karhutla lantaran Riau akan kembali mengalami kekeringan pada Januari-Februari 2020.

"Kalau Riau itu (hujannya) sampai Desember. Januari, Februari (2020), kering lagi. Jadi diputuskan untuk dihentikan sampai tanggal 31 hari ini (status siaga daruratnya). Berhenti jadi seluruh operasi (pemadaman dari pusat) dihentikan," ujar Agus.

Baca juga: Kebakaran Hutan Gunung Lawu Diduga karena Aktivitas Pembuatan Arang

"Pemadaman akan masuk ke mode normal. Maksud Mode normal artinya akan pemerintah (daerah) sendiri akan bekerja memadamkan. Saya kira dampak tidak akan semakin besar dan jauh berkurang. Sehingga bisa dihentikan (status siaga daruratnya) karena sudah dianggap aman," lanjut dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X