Status Siaga Darurat Karhutla di Riau Berakhir, Ini Penjelasan BNPB

Kompas.com - 31/10/2019, 17:15 WIB
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo di Kantor BNPB, Jakarta Timur Sabtu (3/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo di Kantor BNPB, Jakarta Timur Sabtu (3/8/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data dan Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Agus Wibowo membenarkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan ( Karhutla) di Riau telah berakhir.

Status tersebut diputuskan berakhir pada 30 Oktober oleh Gubernur Riau Syamsuar lantaran curah hujan meningkat. Hal itu disebabkan saat ini, di Riau, telah masuk musim penghujan.

"Jadi tadi malam ada rapat koordinasi di Riau yang membicarakan yang pertama adalah musim hujan telah masuk. Seperti yang dijelaskan BMKG di Riau sebelah utara sudah memasuki intensitas hujan, khususnya semuanya, sehingga hotspot telah jauh berkurang," kata Agus di Gedung BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Para Tersangka Karhutla Sumsel Dibawa ke Pengadilan Tanpa Penangguhan dan SP3


Ia menambahkan keputusan tersebut diputuskan langsung Gubernur Riau. Ia menambahkan, BNPB hanya menjalankan keputusan tersebut dan tak bisa mengintervensi.

Agus menambahkan curah hujan di Riau diprediksi terus meningkat hingga Desember. Namun Pemerintah Provinsi Riau harus bersiap menghadapi ancaman Karhutla lantaran Riau akan kembali mengalami kekeringan pada Januari-Februari 2020.

"Kalau Riau itu (hujannya) sampai Desember. Januari, Februari (2020), kering lagi. Jadi diputuskan untuk dihentikan sampai tanggal 31 hari ini (status siaga daruratnya). Berhenti jadi seluruh operasi (pemadaman dari pusat) dihentikan," ujar Agus.

Baca juga: Kebakaran Hutan Gunung Lawu Diduga karena Aktivitas Pembuatan Arang

"Pemadaman akan masuk ke mode normal. Maksud Mode normal artinya akan pemerintah (daerah) sendiri akan bekerja memadamkan. Saya kira dampak tidak akan semakin besar dan jauh berkurang. Sehingga bisa dihentikan (status siaga daruratnya) karena sudah dianggap aman," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X