Status Siaga Darurat Karhutla di Riau Berakhir, Ini Penjelasan BNPB

Kompas.com - 31/10/2019, 17:15 WIB
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo di Kantor BNPB, Jakarta Timur Sabtu (3/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo di Kantor BNPB, Jakarta Timur Sabtu (3/8/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data dan Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Agus Wibowo membenarkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan ( Karhutla) di Riau telah berakhir.

Status tersebut diputuskan berakhir pada 30 Oktober oleh Gubernur Riau Syamsuar lantaran curah hujan meningkat. Hal itu disebabkan saat ini, di Riau, telah masuk musim penghujan.

"Jadi tadi malam ada rapat koordinasi di Riau yang membicarakan yang pertama adalah musim hujan telah masuk. Seperti yang dijelaskan BMKG di Riau sebelah utara sudah memasuki intensitas hujan, khususnya semuanya, sehingga hotspot telah jauh berkurang," kata Agus di Gedung BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Para Tersangka Karhutla Sumsel Dibawa ke Pengadilan Tanpa Penangguhan dan SP3

Ia menambahkan keputusan tersebut diputuskan langsung Gubernur Riau. Ia menambahkan, BNPB hanya menjalankan keputusan tersebut dan tak bisa mengintervensi.

Agus menambahkan curah hujan di Riau diprediksi terus meningkat hingga Desember. Namun Pemerintah Provinsi Riau harus bersiap menghadapi ancaman Karhutla lantaran Riau akan kembali mengalami kekeringan pada Januari-Februari 2020.

"Kalau Riau itu (hujannya) sampai Desember. Januari, Februari (2020), kering lagi. Jadi diputuskan untuk dihentikan sampai tanggal 31 hari ini (status siaga daruratnya). Berhenti jadi seluruh operasi (pemadaman dari pusat) dihentikan," ujar Agus.

Baca juga: Kebakaran Hutan Gunung Lawu Diduga karena Aktivitas Pembuatan Arang

"Pemadaman akan masuk ke mode normal. Maksud Mode normal artinya akan pemerintah (daerah) sendiri akan bekerja memadamkan. Saya kira dampak tidak akan semakin besar dan jauh berkurang. Sehingga bisa dihentikan (status siaga daruratnya) karena sudah dianggap aman," lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X