Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djarot: Lem Aibon di RAPBD DKI Bukan Semata Kesalahan Anies

Kompas.com - 31/10/2019, 16:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut, kesalahan penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi DKI bukan semata-mata kesalahan Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Ini bukan semata-mata kesalahan Pak Anies," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Djarot: Soal Lem Aibon, Kalau Tak Disengaja, Bodoh Banget...

Menurut Djarot, justru penting untuk menelusuri siapa yang memasukan data, siapa yang memutuskan anggaran sehingga ada tidaknya unsur kesengajaan dalam anggaran pembelian lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar.

"Tapi kita bisa melacak, siapa yang menginput, siapa yang mengetuk anggaran itu, dan itu sengaja atau tidak sengaja," lanjut dia.

Djarot mengatakan, seandainya dirinya masih menduduki jabatan pimpinan Pemprov DKI, dirinya akan mengundang pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran.

Sebab, Djarot meragukan pernyataan Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati yang menyebut terjadi kesalahan pengetikan dalam anggaran Pemprov DKI, khususnya terkait pembelian lem aibon.

Baca juga: Alasan Salah Ketik Anggaran Rp 82 Miliar untuk Lem Aibon Dinilai Tak Masuk Akal

Djarot menuding, anggaran sebesar Rp 82,8 miliar itu justru disengaja.

"Kalau tidak disengaja, itu bodoh banget. Tentunya ada faktor kesengajaan," kata dia.

Atas peristiwa itu, politikus PDI Perjuangan itu menilai, penting dalam mengutamakan transpransi.

Djarot menyebut bahwa fungsi transparansi itu bisa dimaksimalkan melalui elektronik budgeting (e- budgeting).

"Karena banyaknya anggaran-anggaran yang disusupi masuk, makanya kita bikin e-budgeting itu betul-betul ada kuncinya, ada password-nya, siapa yang boleh masuk. Itu bisa kita melacak," ujar Djarot.

"Kalau di anggaran aneh-aneh, bukan hanya disisir, disisir itu kan gede-gede ya, yang penting itu zaman saya dulu itu namanya serit, kecil-kecil," lanjut dia.

Baca juga: Disdik DKI: Tidak Ada Sekolah yang Ajukan Pembelian Lem Aibon

Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam anggaran alat tulis kantor pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Hal itu jadi soroton publik setelah anggaran itu viral di media sosial setelah dibongkar Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Selasa (29/10/2019) tengah malam.

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati menyebut, anggaran sebesar Rp 82 miliar itu muncul karena ada kesalahan pengetikan.

"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki," kata Susi Nurhati saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/10/2019) malam, seperti dikutip Antara.

Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat itu, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri sudah mengklarifikasi polemik ini.

Baca juga: Mencla-mencle Pejabat DKI Seputar Munculnya Anggaran Lem Aibon Rp 82 M

Anies mengatakan kesalahan anggaran bernilai fantastis, termasuk lem Aibon itu disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

Biasanya, Pemrov DKI mengunggah seluruh usulan anggaran dalam sistem elektronik APBD yang dapat diakses publik dalam link website http://apbd.jakarta.go.id.

"Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal. Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system. Dengan sistem itu, akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.

"Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Baca juga: Lem Aibon Sudah Dihapus dari KUA-PPAS Sudin Pendidikan Jakarta Barat

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi. 

 

Kompas TV Mantan Gubernur DKI Jakarta BTP atau Ahok, mengomentari terkait besarnya angka pengadaan alat tulis di APBD DKI Jakarta yang ramai dibicarakan publik. Sebut saja untuk lem aibon Rp 82, 8 miliar, Ballpoint Rp 124 miliar. Dihubungi tim kompas.com Ahok pun menilai Anies terlalu pintar menyoal pernyataan Anies bahwa e-budgeting pemprov DKI tidak smart. Sebagai warisan dari kepemimpinan Jokowi-Ahok, sistem e-budgeting yang dibangun sebenarnya sudah bisa mendeteksi apakah ada nilai barang yang mark-up, termasuk perencanaan awal yang sudah masuk ke sistem tidak bisa asal-asalan. #ahok #aniesbaswedan #aibon
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com