Djarot: Lem Aibon di RAPBD DKI Bukan Semata Kesalahan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut, kesalahan penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi DKI bukan semata-mata kesalahan Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Ini bukan semata-mata kesalahan Pak Anies," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Djarot: Soal Lem Aibon, Kalau Tak Disengaja, Bodoh Banget...

Menurut Djarot, justru penting untuk menelusuri siapa yang memasukan data, siapa yang memutuskan anggaran sehingga ada tidaknya unsur kesengajaan dalam anggaran pembelian lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar.

"Tapi kita bisa melacak, siapa yang menginput, siapa yang mengetuk anggaran itu, dan itu sengaja atau tidak sengaja," lanjut dia.

Djarot mengatakan, seandainya dirinya masih menduduki jabatan pimpinan Pemprov DKI, dirinya akan mengundang pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran.

Sebab, Djarot meragukan pernyataan Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati yang menyebut terjadi kesalahan pengetikan dalam anggaran Pemprov DKI, khususnya terkait pembelian lem aibon.

Baca juga: Alasan Salah Ketik Anggaran Rp 82 Miliar untuk Lem Aibon Dinilai Tak Masuk Akal

Djarot menuding, anggaran sebesar Rp 82,8 miliar itu justru disengaja.

"Kalau tidak disengaja, itu bodoh banget. Tentunya ada faktor kesengajaan," kata dia.

Atas peristiwa itu, politikus PDI Perjuangan itu menilai, penting dalam mengutamakan transpransi.

Djarot menyebut bahwa fungsi transparansi itu bisa dimaksimalkan melalui elektronik budgeting (e- budgeting).

"Karena banyaknya anggaran-anggaran yang disusupi masuk, makanya kita bikin e-budgeting itu betul-betul ada kuncinya, ada password-nya, siapa yang boleh masuk. Itu bisa kita melacak," ujar Djarot.

"Kalau di anggaran aneh-aneh, bukan hanya disisir, disisir itu kan gede-gede ya, yang penting itu zaman saya dulu itu namanya serit, kecil-kecil," lanjut dia.

Baca juga: Disdik DKI: Tidak Ada Sekolah yang Ajukan Pembelian Lem Aibon

Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam anggaran alat tulis kantor pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Hal itu jadi soroton publik setelah anggaran itu viral di media sosial setelah dibongkar Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Selasa (29/10/2019) tengah malam.

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati menyebut, anggaran sebesar Rp 82 miliar itu muncul karena ada kesalahan pengetikan.