Kompas.com - 31/10/2019, 16:23 WIB
Ketua DPP bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI-Perjuangan Djarot Saiful Hidayat di Kabupaten Sintang, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (14/9/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI-Perjuangan Djarot Saiful Hidayat di Kabupaten Sintang, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (14/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut, kesalahan penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi DKI bukan semata-mata kesalahan Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Ini bukan semata-mata kesalahan Pak Anies," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Djarot: Soal Lem Aibon, Kalau Tak Disengaja, Bodoh Banget...

Menurut Djarot, justru penting untuk menelusuri siapa yang memasukan data, siapa yang memutuskan anggaran sehingga ada tidaknya unsur kesengajaan dalam anggaran pembelian lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar.

"Tapi kita bisa melacak, siapa yang menginput, siapa yang mengetuk anggaran itu, dan itu sengaja atau tidak sengaja," lanjut dia.

Djarot mengatakan, seandainya dirinya masih menduduki jabatan pimpinan Pemprov DKI, dirinya akan mengundang pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran.

Sebab, Djarot meragukan pernyataan Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati yang menyebut terjadi kesalahan pengetikan dalam anggaran Pemprov DKI, khususnya terkait pembelian lem aibon.

Baca juga: Alasan Salah Ketik Anggaran Rp 82 Miliar untuk Lem Aibon Dinilai Tak Masuk Akal

Djarot menuding, anggaran sebesar Rp 82,8 miliar itu justru disengaja.

"Kalau tidak disengaja, itu bodoh banget. Tentunya ada faktor kesengajaan," kata dia.

Atas peristiwa itu, politikus PDI Perjuangan itu menilai, penting dalam mengutamakan transpransi.

Djarot menyebut bahwa fungsi transparansi itu bisa dimaksimalkan melalui elektronik budgeting (e- budgeting).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X