Jokowi: Kadang-kadang yang Ikut Demo Tak Mengerti Substansi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai berbagai masalah yang menjadi sorotan di publik.

Jokowi tak ingin muncul aksi protes hanya karena pemerintah tak bisa memberi penjelasan yang mudah dipahami masyarakat.

"Dijelaskan sebetulnya seperti apa. Karena kadang-kadang sering karena tidak kita kelola dengan hati-hati bisa memicu masalah politik yang berkepanjangan. Ini hanya cara menjelaskan saja," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Jokowi Ingin Istilah Radikalisme Diganti Jadi Manipulator Agama

Rapat ini mengambil topik: penyampaian program dan kegiatan di bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Hadir seluruh Menko Polhukam Mahfud MD dan para menteri dibawah koordinasi Kemenko Polhukam.

"Kadang-kadang yang ikut demo juga kan kadang kadang enggak ngerti substansi pasalnya di mana," sambung Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Rakyat Harus Ngerti Pemerintah Subsidi Peserta BPJS Rp 41 Triliun

Jokowi mencontohkan mengenai sejumlah pasal kontroversial yang pada akhir periode pemerintahan Jokowi-Jk lalu mendapat penolakan dari masyarakat.

Ia menilai aksi unjuk rasa itu tidak perlu terjadi jika komunikasi intensif dengan masyarakat dilakukan. Ia pun meminta hal serupa agar tidak lagi terulang.

"Misalnya mengenai adanya rencana revisi UU Ketenagakerjaan, ini para pekerja juga diajak berbicara," kata dia.

Baca juga: Moeldoko: Presiden Jokowi Ingin Demo Tak Dijaga Ketat Polisi

Selain soal UU, Jokowi juga meminta para jajarannya memberi penjelasan yang mudah dipahami masyarakat soal kenaikan harga.

Ia mencontohkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jokowi menegaskan, kenaikan iuran ini demi mengatasi defisit di BPJS.

Masyarakat miskin juga tak akan terbebani karena sudah mendapat subsidi dari pemerintah.

Baca juga: Langkah Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kelas III meski Ditolak Buruh dan DPR...

Sebab, pemerintah sudah memberikan subsidi Rp 41 Triliun untuk menggratiskan 96 juta peserta BPJS kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Jokowi menilai hal seperti ini yang belum terkomunikasikan dengan baik pada masyarakat.

"Saya minta Pak Menkopolhukam untuk intensif melakukan deteksi dini, membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak baik pada kelompok buruh, kemudian juga berbicara dengan media, berbicara dengan ormas-ormas agama, LSM, NGO dan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya," kata dia.