Kompas.com - 31/10/2019, 15:02 WIB
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy saat membuka Rapat Validasi Lahan Baku Sawah di Bogor, Selasa (29/10) malam Dok. Humas KementanDirektur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy saat membuka Rapat Validasi Lahan Baku Sawah di Bogor, Selasa (29/10) malam

KOMPAS.com -Terhitung mulai 31 Oktober 2019 hingga 14 November 2019 mendatang, Pemerintah Indonesia akan melakukan verifikasi luas lahan baku sawah (LBS) untuk memperbarui data terakhir yang diumumkan tahun lalu, yakni seluas 7,1 juta hektare.

Terbentuknya tim verifikasi LBS mengharuskan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk mendatangi Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini bertujuan untuk mendukung realisasi program 100 hari kerjanya terkait pencocokan data lahan antara Kementan dan BPS.

"BPS dan Kementan harus saling menunjang untuk menemukan data yang akurat. Dengan akurasi, semua kegiatan dan program bisa berjalan dengan baik. Karena itu, mulai hari ini saya yakin penyusunan data rampung dalam waktu yang cepat," ujar Syahrul dalam rilis yang diterima Kompas.com usai menemui Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, di Jakarta, Selasa (29/10/2019) lalu.

Syahrul mengatakan bahwa masih ada beberapa data yang masuk kategori data merah yang mana sebagian lahan perlu dilakukan penghitungan ulang.

"Memang ada data hijau yang sudah beres, kemudian ada kuning yang masih perlu dipantau dan ada data merah yang memang kita harus turun lagi ke lapangan. Tapi saya yakin datanya akan segera selesai," katanya.

Selain itu, Syahrul juga akan menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk menyatukan pemahaman dalam memberi definisi lahan baku sawah di Indonesia. Menurutnya, lahan tetap harus dicatat sebagai sawah meski sudah tidak lagi menanam padi.

Itulah kenapa, perlu dilakukan diskusi dengan Kementertian ATR/BPN guna membahas definisi baru untuk melihat lahan baku sawah dan  mengukur lahan pertanian yang ada. Selain itu, menurutnya, teknologi yang digunakan dalam pemetaan lahan baku sawah di Indonesia memiliki beberapa kekeliruan sehingga harus disempurnakan.

"Nah, kalau ini sudah kami temukan. Seperti tadi contohnya di kita, walaupun tanamannya sudah tidak padi, sudah tembakau, itu tidak boleh dicatat sebagai bukan sawah. Demikian pencitraan-pencitraan satelit yang ada. Lahan baku harus kita gunakan sebagai lahan baku sawah. Bisa saja nanti di kemudian hari itu akan kembali sebagai sawah padi. Kalau kita hilangkan sekarang yang bersoal nanti para petani itu. Pasti ada bias, oleh karena itu kalau ada margin error 1-2 persen kita selesaikan di lapangan," jelasnya.

Maka dari itu, hari ini (31/10/2019) Mentan Syahrul akan menyambangi Kementerian ATR/BPN untuk membahas hal ini lebih lanjut.

Perbaikan data LBS segera

Di lokasi berbeda, menurut Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy, untuk perbaikan data LBS bisa dimulai di 10 provinsi yang paling besar ketidaksesusaian data luas lahan. Verifikasi ini ditargetkan akan rampung dalam sebulan.

Total ada selisih luas lahan baku sawah di 10 provinsi sebesar 1.037.800 hektare. Wilayah yang dimaksud meliputi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Aceh, Lampung, Jambi, dan Riau.

"Dalam verifikasi nanti juga akan melibatkan Kementerian ATR/BPN, Badan Pusat Statistik (BPS), Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan dan Dinas Pertanian daerah," sebut Sarwo Edhy dalam rilis saat membuka Rapat Validasi Lahan Baku Sawah di Bogor, Selasa (29/10/2019).

Berdasarkan data audit lahan dari Kementerian ATR/BPN, pada 2012 luas lahan mencapai 8.132.344 hektar, sedangkan pada 2013 turun menjadi 7.750.999 hektare. Kenaikan kembali terjadi pada 2016, yaitu seluas 8.186.470 hektare. Kemudian mengalami penurunan pada 2018 menjadi 7.105.145 hektare.

"Data yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN pada 2018 lahan yang ada di Indonesia 7,1 juta hektar. Namun, tiap memasuki musim tanam seperti saat ini faktanya banyak daerah yang kekurangan pupuk. Sementara, kami sudah mengalokasikan pupuk itu sesuai data ATR/BPN," kata Sarwo Edhy.

Nantinya, akan dilaksanakan kompilasi data luas lahan baku sawah per kecamatan yang akan dijadikan dasar Tim Verifikasi Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan verifikasi lapangan.

Sarwo Edhy menjelaskan, pihaknya sudah melakukan upaya ground check di luar SK.ATR/BPN.2018. Ground check dilakukan dengan metode AVENZA MAP dengan sistem titik kordinat di 333 titik. Hasilnya, diperoleh tambahan LBS seluas 113.926 hektare. Hasil tersebut sudah dikirim dan disetujui oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Sementara itu, ground check dengan metode Collector for ArcGIS/ sistem POLYGON, diperoleh tambahan LBS seluas 139.580,2 hektare yang dapat langsung diakses BIG, cetak sawah baru tahun 2015-2018 seluas 219.146,74 hektare, dan cetak sawah baru pada 2019 seluas 6.000 hektar.

"Dengan jumlah total cetak sawah seluas 225.146,74 hektar ditambah hasil ground check, maka potensi penambahan LBS seluas 478.652,94 hektar," papar Sarwo Edhy.

Pelaksanaan verifikasi lahan baku sawah ini akan dilakukan juga pelatihan pemanfaatan aplikasi Collector for ArcGIS bagi petugas pusat. Selanjutnya, akan dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan tingkat provinsi untuk petugas tingkat kecamatan.

Terkait pengalokasian pupuk bersubsidi, Kementan meminta Dinas Pertanian Kabupaten untuk tidak mengalokasikan pupuk di wilayah-wilayah yang dianggap tidak ada luas baku lahan oleh ATR/BPN.

"Kementan tidak mengalokasikan karena memang berdasarkan data ATR/BPN. Dan untuk revisi kebutuhan pupuk akan direvisi sampai luas baku lahan ini clear," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.