Wasekjen PDI-P Ingatkan Nasdem Jangan Berpolitik Dua Kaki

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Arif Wibowo menegaskan bahwa seluruh parpol koalisi pendukung pemerintah untuk taat asas, menjaga sikap dan berpolitik secara etis.

Hal itu ia katakan dalam menanggapi pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Rabu kemarin.

Arif pun mengingatkan agar parpol pendukung pemerintah tidak mempraktikkan politik dua kaki.

"Kami meminta kepada semua partai koalisi untuk taat asas, untuk menjaga sikap dan tindakan yang etis sebagai partai koalisi pemerintahan," ujar Arif saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Langkah Awal Partai Nasdem dan PKS Imbangi Pemerintahan Jokowi...

"Dengan demikian tidak boleh seharusnya politik dua kaki, itu dihindari oleh setiap partai koalisi pendukung pemerintah," ucap Arif.

Menurut Arif, seluruh parpol koalisi saat ini memiliki kewajiban untuk menjaga pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin agar dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian seharusnya parpol perlu memastikan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi.

Baca juga: Saan: Nasdem Memastikan PKS Clear dari Kelompok Radikal

Adapun tugas dan fungsi pemerintah yakni meningkatkan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat dan menjalankan pembangunan dalam lima tahun yang akan datang.

"Sebagai partai utama koalisi pemerintahan kita tentu bermaksud mengingatkan pada semua partai yang selama ini sudah menyatakan komitmennya bekerja dengan baik untuk memenangkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," kata Arif.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman bertemu di kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Sohibul Iman: PKS ingin Membangun Kesepahaman dengan Partai Nasdem

Partai Nasdem dan PKS sepakat untuk memperkuat check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.

Hal ini menjadi salah satu dari tiga poin kesepahaman yang dihasilkan dalam pertemuan itu.

"Perbedaan sikap politik tidak menjadi penghalang bagi Nasdem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi check and balance di DPR," ujar Sekjen PKS Mustafa Kamal saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Baca juga: Nasdem dan PKS Sepakat Perkuat Fungsi Check and Balance di DPR

Mustafa Kamal mengatakan, PKS menghormati sikap politik Partai Nasdem yang berada di dalam pemerintahan. Sementara PKS memilih menjadi oposisi dan tidak bergabung dalam pemerintahan.

Namun, ia menekankan, fungsi check and balance sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan mengatasi tantangan bangsa Indonesia ke depannya.

"Demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, keagamaann, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lainnya," kata Mustafa.