Prabowo Tak Ambil Gaji Menteri, Gerindra: Harta Beliau Triliunan

Kompas.com - 31/10/2019, 08:33 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat prosesi serah terima jabatan (sertijab) dari Menteri Pertahanan periode 2014-2019 Ryamizard Ryacudu di Gedung AH. Nasution, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Prabowo Subianto resmi mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKetua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat prosesi serah terima jabatan (sertijab) dari Menteri Pertahanan periode 2014-2019 Ryamizard Ryacudu di Gedung AH. Nasution, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Prabowo Subianto resmi mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa ikut berkomentar terkait Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan yang tak akan mengambil gaji dari negara.

Desmond mengatakan, sebagai seorang pengusaha, Prabowo tentu sudah merasa cukup dengan harta kekayaan yang dimilikinya, sehingga tak mengambil gaji sebagai menhan.

"Mungkin beliau (Prabowo) merasa bahwa itu enggak cukup, karena beliau punya perusahaan. Harta beliau saja satu koma berapa triliun itu, masa gaji seuprit bisa diambil dia? kan enggak," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Desmond mengatakan, Prabowo memiliki komitmen yaitu berbuat untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu, gaji bukanlah sesuatu yang dikejar oleh Prabowo.

"Karena beliau itu sebenarnya lihatlah, beliau berbuat untuk bangsa dan negara, saya melihatnya di situ aja. Gaji itu apa sih bagi seorang pengusaha," ujar dia.

Baca juga: Jadi Menhan, Prabowo Tak Ambil Gaji dan Tak Pakai Mobil Dinas

Prabowo Subianto tidak akan mengambil gaji yang menjadi haknya sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024.

Hal ini disampaikan oleh Dahnil Anzar, Juru Bicara Prabowo selaku Ketua Umum KDP Gerindra melalui akun Twitter miliknya.

"Saya ingin mengkonfirmasikan kpd sobat semua khususnya sobat pewarta terkait dg informasi yg menyatakan Pak @ prabowo tdk akan mengambil gajinya sbg Menteri di @Kemhan_RI adl BENAR.Sejak awal beliau masuk politik, berkomitmen untuk mengabdi bagi kepentingan bangsa dan Negara," tulis Dahnil.

Postingan tersebut diunggah pada 30 Oktober 2019 pukul 10.45 WIB.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade melalui keterangan tertulis saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (30/10/2019) sore.

Andre mengungkapkan bahwa Prabowo tidak akan mengambil gaji dan tidak memakai mobil dinas.

"Iya. Pak Prabowo memang tidak mengambil gaji dan tidak memakai mobil dinas," kata Andre.

Sementara itu, untuk tunjangan-tunjangan lain, Andre mengaku tidak tahu secara detail.

Peraturan soal gaji menteri

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok menteri adalah senilai Rp 5,04 juta per bulan.

Baca juga: Ini Kata Kedubes AS soal Prabowo Tak Boleh Masuk Wilayah AS

Selain itu, menteri berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Pejabat Negara Tertentu.

Berdasarkan Pasal 2.e dari Keputusan Presiden tersebut, tunjangan yang diberikan kepada menteri adalah sebesar Rp 13,6 juta per bulan.

Jadi, total gaji dan tunjangan yang diterima oleh menteri adalah sebesar Rp 18,64 juta per bulan.

Selain gaji dan tunjangan jabatan, menteri juga akan mendapatkan tunjangan operasional untuk pembiayaan kegiatan menteri dan bukan untuk kepentingan pribadi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Nasional
Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Nasional
Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Nasional
Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Nasional
Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Nasional
2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Nasional
Kejagung Mulai Penyidikan Kasus Asabri

Kejagung Mulai Penyidikan Kasus Asabri

Nasional
Kebanjiran, 56 Tahanan Rutan Barabai Kalsel Dievakuasi

Kebanjiran, 56 Tahanan Rutan Barabai Kalsel Dievakuasi

Nasional
Firli Pastikan Seluruh Pegawai KPK Dapat Vaksin Covid-19

Firli Pastikan Seluruh Pegawai KPK Dapat Vaksin Covid-19

Nasional
Dirut PLN Temui Pimpinan KPK, Bahas Sertifikasi Tanah hingga 'Whistleblower System'

Dirut PLN Temui Pimpinan KPK, Bahas Sertifikasi Tanah hingga "Whistleblower System"

Nasional
Sempat Jadi Kandidat, Wakapolri Gatot Dukung Listyo Sigit sebagai Calon Kapolri

Sempat Jadi Kandidat, Wakapolri Gatot Dukung Listyo Sigit sebagai Calon Kapolri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X