Serikat Guru Dukung Nadiem Makarim Benahi Kurikulum SMK

Kompas.com - 30/10/2019, 23:22 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI Satriwan Salim  saat memberikan keterangan pers di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI Satriwan Salim saat memberikan keterangan pers di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendukung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim untuk membenahi kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK).

Pembenahan perlu dilakukan agar kurikulum relevan dengan kebutuhan industri.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI Satriwan Salim mengatakan, saat ini kurikulum di SMK tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu sebabnya karena minimnya ketersediaan calon guru mata pelajaran yang produktif di SMK.

Baca juga: Dua Siswa SMK Ciptakan Inovasi Biji Durian Jadi Kreasi Coklat

"SMK menyumbang pengangguran terbesar karena kekurangan guru mata pelajaran produktif, kurikulumnya tidak link and match dengan kebutuhan dunia industri," kata Satriwan di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Namun pembenahan kurikulum tersebut, kata dia, harus mempertimbangkan karakteristik SMK dan konteks daerah lokasi sekolah.

Pemberian insentif lebih kepada guru mata pelajaran produktif agar tertarik menjadi guru di SMK juga diperlukan.

Caranya, kata dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa menginstruksikan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk membuat semacam kontrak agar lulusannya mengajar mata pelajaran produktif di SMK.

Baca juga: SMK PGRI 2 Kudus Pamerkan Teaching Factory di Endeus Festival

"LPTK membuka prodi-prodi industri kreatif yang dibutuhkan dunia industri dan melibatkan dunia industri dalam mendesain kurikulum SMK berbasis karakteristik daerah serta fokus penjurusan di SMK tersebut," kata dia.

Sebab jumlah SMK swasta lebih banyak dibandingkan negeri, kata dia, maka pemerintah pun harus lebih ketat dalam memberikan izin pendirian SMK baru.

Berdasarkan catatannya, jumlah SMK swasta di Indonesia sekitar 10.500, sedangkan SMK negeri hanya 3.500.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X