Soal Kasus Novel, Wakil Ketua Komisi III: Presiden Saja Tak Mampu apalagi Kapolri

Kompas.com - 30/10/2019, 23:08 WIB
Desmond Mahesa Wakil Ketua Komisi lll DPR datang ke Polda Metro Jaya, Senin (9/7/2018) STANLY RAVELDesmond Mahesa Wakil Ketua Komisi lll DPR datang ke Polda Metro Jaya, Senin (9/7/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap calon kapolri Komjen Idham Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Namun, dalam fit and proper test tidak ada satupun anggota Komisi III yang menanyakan kelanjutan dari penyelesaian kasus penyerangan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa mengatakan, pihaknya tidak menanyakan hal tersebut karena menilai Idham tak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut.

Baca juga: ICW Sebut Idham Azis Punya Tanggung Jawab Moral Tuntaskan Kasus Novel


"Bukan enggak ada yang nanyain, karena kita paham apapun yang kita pertanyakan, apakah Idham bisa melakukan ini? belum tentu bisa. buat apa kita pertanyakan lagi, karena Jokowi sendiri tidak bisa memberikan solusi atas kasus novel," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Desmond juga mengatakan, alasan dirinya tak menanyakan hal itu, karena sudah memprediksi tak akan mendapatkan jawaban konkret dari Idham.

Saat ini, kata dia, pihak yang perlu dipertanyakan dari kasus Novel Baswedan adalah Presiden Jokowi.

"Daripada kita tanya (soal kasus Novel Baswedan) dia (Idham) janji dan dia bohong. Karena itu sekali lagi saya ulang, presiden mampu enggak (selesai kasus Novel Baswedan), kalau presiden saja enggak mampu apalagi Kapolri baru," ujarnya.

Baca juga: Kasus Novel Tak Ditanyakan ke Calon Kapolri, Anggota Komisi III: Tak Tepat Forumnya

Sebelumnya, DPR resmi menyetujui Komjen Idham Azis sebagai calon Kapolri secara aklamasi.

Persetujuan itu diberikan usai Idham menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi III DPR.

Atas persetujuan tersebut, Komisi III akan segera bersurat kepada pimpinan DPR, untuk mengagendakan rapat paripurna pengesahan Kapolri terpilih. Adapun rapat paripurna rencananya digelar Kamis (31/10/2019) besok.

Kasus Novel

Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017 lalu saat baru saja menunaikan shalat subuh di Masjid Al Ihsan, dekat rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Nasional
Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Nasional
Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Nasional
Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Nasional
Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Nasional
RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Nasional
ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X