Jalin Kerja Sama dengan Kemendagri, KPK Berharap Tak Ada Lagi Kepala Daerah Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif inisiatif Kementerian Dalam Negeri yang bermitra dengan KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran pemerintah daerah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK berharap tidak ada lagi kepala daerah yang tersandung kasus korupsi setelah lembaga anti-korupsi itu menjalin kerja sama dengan Kemendagri.

"Karena memang banyak sekali kepala daerah yang diproses KPK dan kita berharap ke depan upaya pencegahan bisa lebih masif dilakukan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Cegah Penyelewengan Dana Transfer Daerah, Mendagri Gandeng KPK

Febri menjelaskan, KPK mempunyai sejumlah mekanisme dalam melakukan pencegahan, misalnya melalui koordinasi supervisi dan pencegahan ataupun lewat survei penilaian integritas yang dapat memetakan area rawan korupsi.

Febri mengatakan, komitmen yang kuat dari Kemengerian Dalam Negeri untuk mencegah korupsi diharapkan menular kepada para kepala daerah sehingga tidak setengah hati dalam mencegah korupsi.

"Kami berharap nanti tidak terulang lagi ada kepala daerah seperti tahun-tahun sebelumnya, yang di depan KPK menyatakan komitmen pencegahan, tapi di belakang KPK kemudian berinteraksi dengan para vendor dan menerima suap," ujar Febri.

Baca juga: KPK Akan Awasi Anggaran Pemda di Sektor Infratruktur hingga Perizinan

Febri menambahkan, KPK telah menerima dihubungi oleh sejumlah kementerian untuk membangun sistem pencegahan di instansinya masing-masing selepas Kabinet Indonesia Maju dibentuk pekan lalu.

"KPK terbuka jika ada kementrian-kemenrerian yang ingin bersama-sama melakukan penguatan dengan uoaya pencegahan korupsi karena ada banyak hal yang bisa dilakukan bersama," kata Febri.

Diberitakan sebelumnya, Kemendagrj menjalin kerja sama dengan KPK untuk memastikan dana transfer daerah dari pemerintah pusat digunakan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu siang.

"Ini dalam rangka meningkatkan kerja sama antara Kemendagri dan KPK dalam rangka pengelolaan, pengawasan, pembinaan anggaran negara yang ditansfer ke daerah," ujar Tito.

"Kita tahu bahwa tahun depan itu lebih kurang Rp 800-an triliun angaran yang akan ditansfer ke daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota. Ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran," lanjut dia.

Baca juga: KPK Berharap Komjen Idham Azis Seriusi Kasus Teror terhadap Penegak Hukum

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, ada sejumlah sektor yang menjadi fokus pengawasan KPK yakni sesuai dengan prioritas pembangunan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato perdananya usai dilantik.

Sektor-sektor itu berkaitan dengan infrastruktur hingga perizinan untuk berinvestasi di daerah.

"Kami akan lebih fokus terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden terkait dengan lima hal. Yang pertama terkait dengan infrastruktur, kemudian SDM, dan investasi," ujar Alex.