Jalin Kerja Sama dengan Kemendagri, KPK Berharap Tak Ada Lagi Kepala Daerah Korupsi

Kompas.com - 30/10/2019, 21:35 WIB
Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers mengenai penetapan tersangka baru pada kasus suap proyek Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat, di gedung KPK, Jakarta, Senin (23/9/2019). KPK menetapkan tiga tersangka baru pengembangan kasus suap Bupati Pakpak Bharat nonaktif Remigo Yolanda Berutu, yakni Wakil Direktur CV Wendy, Anwar Fuseng Padang, pihak swasta Dilon Bancin, dan seorang PNS, Gugung Banurea, dalam kasus suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara tahun 2018. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoJuru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers mengenai penetapan tersangka baru pada kasus suap proyek Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat, di gedung KPK, Jakarta, Senin (23/9/2019). KPK menetapkan tiga tersangka baru pengembangan kasus suap Bupati Pakpak Bharat nonaktif Remigo Yolanda Berutu, yakni Wakil Direktur CV Wendy, Anwar Fuseng Padang, pihak swasta Dilon Bancin, dan seorang PNS, Gugung Banurea, dalam kasus suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara tahun 2018. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyambut positif inisiatif Kementerian Dalam Negeri yang bermitra dengan KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran pemerintah daerah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK berharap tidak ada lagi kepala daerah yang tersandung kasus korupsi setelah lembaga anti-korupsi itu menjalin kerja sama dengan Kemendagri.

"Karena memang banyak sekali kepala daerah yang diproses KPK dan kita berharap ke depan upaya pencegahan bisa lebih masif dilakukan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Cegah Penyelewengan Dana Transfer Daerah, Mendagri Gandeng KPK

Febri menjelaskan, KPK mempunyai sejumlah mekanisme dalam melakukan pencegahan, misalnya melalui koordinasi supervisi dan pencegahan ataupun lewat survei penilaian integritas yang dapat memetakan area rawan korupsi.

Febri mengatakan, komitmen yang kuat dari Kemengerian Dalam Negeri untuk mencegah korupsi diharapkan menular kepada para kepala daerah sehingga tidak setengah hati dalam mencegah korupsi.

"Kami berharap nanti tidak terulang lagi ada kepala daerah seperti tahun-tahun sebelumnya, yang di depan KPK menyatakan komitmen pencegahan, tapi di belakang KPK kemudian berinteraksi dengan para vendor dan menerima suap," ujar Febri.

Baca juga: KPK Akan Awasi Anggaran Pemda di Sektor Infratruktur hingga Perizinan

Febri menambahkan, KPK telah menerima dihubungi oleh sejumlah kementerian untuk membangun sistem pencegahan di instansinya masing-masing selepas Kabinet Indonesia Maju dibentuk pekan lalu.

"KPK terbuka jika ada kementrian-kemenrerian yang ingin bersama-sama melakukan penguatan dengan uoaya pencegahan korupsi karena ada banyak hal yang bisa dilakukan bersama," kata Febri.

Diberitakan sebelumnya, Kemendagrj menjalin kerja sama dengan KPK untuk memastikan dana transfer daerah dari pemerintah pusat digunakan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu siang.

"Ini dalam rangka meningkatkan kerja sama antara Kemendagri dan KPK dalam rangka pengelolaan, pengawasan, pembinaan anggaran negara yang ditansfer ke daerah," ujar Tito.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X