KPAI Usulkan Literasi Digital Masuk ke Kurikulum Sekolah

Kompas.com - 30/10/2019, 20:46 WIB
Komisioner Bidang Pornografi dan Cyber Crime Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Margaret Aliyatul Maimunah saat ditemui di Universitas Atma Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018). KOMPAS.com/Devina HalimKomisioner Bidang Pornografi dan Cyber Crime Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Margaret Aliyatul Maimunah saat ditemui di Universitas Atma Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) mengusulkan pemerintah memasukkan kurikulum literasi digital di sekolah.

Hal tersebut dibutuhkan pada era saat ini untuk menjaga anak-anak terjerat pornografi dan cyber crime.

Komisioner KPAI Bidang Pornografi dan Cyber Crime Margaret Aliyatul Maimunah mengatakan, saat ini akses anak-anak terhadap gawai tidak mungkin bisa dicegah atau diputus.

Dengan demikian, pendidikan digital akan dibutuhkan supaya mereka tetap dapat menggunakan gawai dengan bijak.


"Maka, sangat penting untuk memasukan kurikulum literasi digital di sekolah agar mereka mendapat perlindungan," kata Margaret di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Bisakah Sekolah Digugat Ketika Anak Tidak Naik Kelas?

Berdasarkan catatan KPAI, kejahatan pornografi dan cyber crime menjadi salah satu tindak pidana paling banyak terjadi pada anak-anak dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun terakhir.

Kebanyakan dari kasus itu merupakan pengalaman baru bagi orangtua sang anak tersebut.

"Dengan demikian, penting ada kurikulum literasi digital di sekolah sehingga dapat memberikan perlindungan anak-anak dari bentuk kejahatan siber. Jadi mereka tahu apa itu dan bagaimana mereka bisa melindungi diri," kata dia.

Baca juga: Akun Twitter Diretas dan Muat Pornografi, Wamenag Zainut Laporkan 32 Akun Medsos

Oleh karena itu, dia pun meminta pemerintah memperhatikan kasus-kasus cyber crime yang melibatkan anak-anak didik, baik sebagai pelaku maupun korban yang terpapar pornografi.

"Perlu juga merumuskan aturan penggunaan gadget di sekolah. Untuk siswa SD, SMP, SMA seperti apa, setidaknya tidak bebas tapi tidak menutup penggunaan akses digital anak-anak," ujar Margaret.

Namun, yang harus dipastikan adalah aturan tersebut tetap harus proporsional yang mendukung arah edukasi. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

Nasional
LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

Nasional
Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X