Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Sidang Romahurmuziy: Kok Kementerian Agama Seperti Ini?

Kompas.com - 30/10/2019, 20:23 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua majelis hakim Fahzal Hendri heran lantaran dugaan praktik suap seleksi jabatan terjadi di Kementerian Agama (Kemenag).

Fahzal pun heran mengapa Haris Hasanuddin yang pernah terkena sanksi disiplin diloloskan oleh pihak tertentu menjadi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Padahal nilai Haris dalam proses seleksi juga rendah.

Hal itu diutarakan Fahzal di sela-sela memimpin persidangan dengan terdakwa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romy.

Baca juga: Eks Kepala Kemenag Gresik Mengaku Serahkan Uang Rp 50 Juta untuk Romahurmuziy

"Kecuali orangnya umpamanya sudah ada, dan enggak ada (riwayat) masalah, nilainya bagus, kredibel, ya mungkin (bisa dipilih). Tapi ini kan, nilainya aja di bawah, saya bingung, kok Kementerian Agama seperti ini," kata Fahzal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Fahzal lantas bertanya kepada mantan Kepala Biro Kepegawaian Kemenag Ahmadi yang menjadi saksi.

"Bapak kan eks Kabiro, malu sendiri ndak lihat keadaan ini, Pak?" tanya Fahzal.

"Enggeh, Pak," jawab Ahmadi.

Fahzal mempertanyakan, apa gunanya digelar proses seleksi jika akhirnya ada pihak tertentu yang mengupayakan seseorang terpilih menduduki jabatan yang seharusnya ditentukan lewat prosedur seleksi.

Baca juga: Hakim Tipikor Tolak Eksepsi Romahurmuziy

"Jadi seleksi yang dilakukan oleh para profesor ini, bahkan dari orang di luar Kemenag sekalipun, tetapi ada pesan khusus orang ini (Haris) harus lolos, jadi apa artinya seleksi ini? Apa namanya? Akal-akalan gitu? Atau sebagai memenuhi prosedur aja?" kata Fahzal.

"Saya bukan menyorot apa-apa, tapi apa artinya seleksi itu dilakukan kalau sudah ada orang yang di-setting duduk di situ, gitu kan," sambungnya.

Ahmadi pun merespons pernyataan Fahzal. Ahmadi mengaku mendapatkan informasi bahwa lolosnya Haris dalam berbagai rangkaian proses seleksi tak lepas dari pesan Romy.

Menurut Ahmadi, pesan Romy untuk meloloskan Haris disampaikan ke Menteri Agama saat itu, Lukman Hakim Saifuddin. Kemudian, kata dia, Lukman menyampaikan pesan itu ke Sekretaris Jenderal Kemenag Nur Kholis Setiawan.

"Jadi maksudnya dari Romy, Ketum PPP ke Pak Menteri. Pak Menteri ke Pak Sekjen? Gitu maksudnya?" tanya Fahzal.

"Iya, Pak. Sejak itulah, ini perintah Pak Sekjen bahwa itu harus diluluskan," jawab Ahmadi.

Baca juga: Eks Kakanwil Kemenag Jatim Akui Serahkan Uang Rp 255 Juta ke Romahurmuziy

Dalam kasus ini, Romy didakwa bersama-sama mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima Rp 325 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Romy juga didakwa menerima Rp 91,4 juta dari mantan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi. 

Berdasarkan dakwaan, dua pemberian itu dimaksudkan agar Romy bisa memengaruhi proses seleksi jabatan yang diikuti keduanya.

Haris saat itu mendaftar seleksi sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sementara, Muafaq ingin menjadi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Baca juga: Saat Hakim Singgung Saksi Sidang Romahurmuziy soal Lempar Batu Sembunyi Tangan

Dua mantan pejabat Kemenag di Jawa Timur ini telah dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara itu.

Haris telah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim.

Muafaq Wirahadi dijatuhi hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com