Pesan untuk Calon Peserta Tes CPNS: Hati-hati Input NIK

Kompas.com - 30/10/2019, 19:40 WIB
Pelaksanaan seleksi CPNS pada 2017. KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOPelaksanaan seleksi CPNS pada 2017.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengimbau calon peserta Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) tahun 2019 agar hati-hati dalam memasukkan Nomor Induk Kependudukan ( NIK).

"Hati-hati menggunakan NIK karena Anda hanya boleh melakukan satu kali input, satu kali pendaftaran untuk satu kali formasi jabatan," kata Bima saat konferensi pers di Kantor KemenPANRB, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Sebagaimana proses rekrutmen sebelumnya, pendaftaran CPNS dilakukan melalui website SSCASN BKN, sscasn.bkn.go.id.

Baca juga: Soal Tes CPNS 2019 Digodok 18 Perguruan Tinggi Negeri

Calon peserta CPNS 2019 hanya diberi jatah satu kali untuk memasukkan NIK miliknya.

Bima pun menegaskan bahwa tidak ada fasilitas untuk mengubah data jika terjadi kesalahan input.

Maka dari itu, ia berpandangan bahwa proses tersebut juga merupakan salah satu seleksi alam untuk mengikuti CPNS 2019.

"Jadi kita tidak memiliki fasilitas untuk mengubah jika salah mendaftar. Ini juga merupakan seleksi alam sebetulnya kalau tidak membaca, salah input, ya sudah," ujarnya.

Bima pun berpesan agar calon peserta membaca seluruh persyaratan dan ketentuan tes terlebih dahulu dengan seksama.

Baca juga: BKN Estimasi Ada 641 Lokasi Tes CPNS 2019 di Seluruh Indonesia

"Jadi pelajari betul, baca betul persyaratan dan formasi jabatan yang akan Anda tuju," katanya.

Pembukaan rekrutmen CPNS akan dimulai pada 11-24 November 2019.

KemenPAN RB telah menetapkan, formasi CPNS tahun 2019 di 68 kementerian/lembaga sebanyak 37.425. Sementara, ketersediaan 114.814 CPNS lainnya berasal dari 461 pemerintah daerah.

KOMPAS.com/Dhawam Pambudi Infografik: Alokasi Formasi CPNS 2019

Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menelusuri Keberadaan Buron KPK Nurhadi dan Harun Masiku

Menelusuri Keberadaan Buron KPK Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Penyebaran Virus Corona di Korsel Meningkat, Dubes Minta WNI Tidak Panik

Penyebaran Virus Corona di Korsel Meningkat, Dubes Minta WNI Tidak Panik

Nasional
Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Nasional
Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Nasional
Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Nasional
Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Nasional
Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Nasional
Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X