Presiden PKS Enggan Tanggapi Desakan Fahri Hamzah soal Ganti Rugi Rp 30 Miliar

Kompas.com - 30/10/2019, 19:33 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di kantor DPP PKS, jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di kantor DPP PKS, jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman enggan menanggapi desakan tim kuasa hukum Fahri Hamzah terkait pelaksanaan putusan pengadilan atas pembayaran ganti rugi Rp 30 miliar.

Permohonan eksekusi tersebut diajukan Fahri menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengharuskan PKS membatalkan pemecatan Fahri dan membayar ganti rugi sebesar Rp 30 miliar.

"Aduh sudah deh, out of context," ujar Sohibul saat ditemui di kantor DPP PKS, jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Kuasa Hukum Fahri Hamzah: Tidak Tahu Apa yang Merasuki PKS...

Sohibul juga enggan menjawab saat ditanya apakah pihaknya akan segera membayar ganti rugi. Ia menyerahkan persoalan hukum tersebut kepada kuasa hukumnya.

"Nanti tanya lawyer saya saja," tuturnya.

Sebelumnya tim kuasa hukum Fahri Hamzah mendesak agar pihak PKS segera melaksanakan putusan pengadilan dengan membayar Rp 30 miliar kepada kliennya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Desakan tersebut dilakukan dengan penyerahan berkas berupa data tambahan untuk permohonan eksekusi terhadap harta benda milik PKS di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Desak PKS Bayar Rp 30 Miliar, Fahri Hamzah Ajukan Data Tambahan Permohonan Eksekusi

Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief mengatakan, pihaknya menyerahkan data tambahan untuk permohonan eksekusi tersebut sebagai pengingat kepada partai pimpinan Sohibul Iman itu.

Diketahui, perseteruan antara Fahri dan PKS bermula pada 2016. Kala itu, Fahri dipecat dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian.

Fahri yang tidak terima dengan dengan keputusan tersebut lalu melayangkan gugatan di PN Jakarta Selatan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Umumkan Reshuffle, Besok Jokowi Akan Kunjungi Warga Korban Banjir Sintang

Tak Umumkan Reshuffle, Besok Jokowi Akan Kunjungi Warga Korban Banjir Sintang

Nasional
KSAD Dudung Bertemu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ada Apa?

KSAD Dudung Bertemu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ada Apa?

Nasional
Profil Heru Hidayat, Terdakwa Kasus Asabri yang Dituntut Hukuman Mati

Profil Heru Hidayat, Terdakwa Kasus Asabri yang Dituntut Hukuman Mati

Nasional
BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Nasional
Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Nasional
Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Nasional
TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

Nasional
KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Nasional
Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Nasional
Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Nasional
Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Nasional
PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.