Idham Azis: Jika Ada Anggota Polri Terlibat Narkoba, Saya Tindak Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon tunggal Kapolri yang masih menjabat Kepala Bareskrim Polri, Komjen Idham Azis, mengaku akan bertindak tegas jika ada anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba.

Idham menyatakan, kepada masyarakat biasa yang menyalahgunakan narkoba saja ia langsung bertindak tegas, apalagi terhadap anggota kepolisian.

Pernyataan ini disampaikan Idham Azis saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Kapolri yang digelar Komisi III DPR.

"Kalau memang benar anggota yang terlibat, obatnya cuma satu, tindak, tindak tegas," ucap Idham Azis di ruang Komisi III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

"Kalau masyarakat bandar saja kami tindak, masa anggota sendiri enggak. Justru lebih berbahaya kalau anggota Polri itu menggunakan narkoba," kata Idham.

Baca juga: Komisi III DPR Aklamasi Setujui Komjen Idham Azis sebagai Calon Kapolri

Idham mengklaim, dirinya memang punya komitmen kuat terhadap penyalahgunaan narkoba.

Selama menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, Idham telah menindak tegas 48 bandar obat-obatan terlarang itu.

Oleh karena itu, tidak peduli jabatan anggota Polri, jika ada yang kedapatan menyalahgunakan narkoba, Idham akan ambil tindakan.

"Saya tidak punya keraguan sedikit pun kepada mereka yang terlibat narkoba untuk saya tindak. Apakah itu dia Bintara maupun Perwira, saya janji dan saya komitmen untuk urusan ini," ujarnya.

Baca juga: Saat Idham Azis Kutip Kalimat BJ Habibie Usai Fit and Proper Test...

Idham menambahkan, tindakan tegas bagi penyalahguna atau pengedar narkoba ini perlu dilakukan, lantaran penyalahgunaan narkoba berbahaya bagi generasi ke depan.

Dengan demikian, untuk menuntaskan masalah ini, perlu langkah yang sangat masif.

Untuk diketahui, Komjem Idham Azis merupakan calon Kapolri tunggal yang digadang-gadang bakal menggantikan Tito Karnavian.

Meski menjadi calon tunggal, Idham tetap harus menjalani sejumlah rangkaian, seperti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar DPR RI.