Presiden Jokowi Minta Menteri Kurangi Impor untuk Tekan Defisit

Kompas.com - 30/10/2019, 16:39 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Maruf Amin (tengah), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) dan Kartika Wirjoatmodjo (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas tersebut membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Maruf Amin (tengah), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) dan Kartika Wirjoatmodjo (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas tersebut membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya membuat terobosan untuk menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

Salah satunya dengan mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor.

"Kita bisa mengurangi ketergantungan-ketergantungan pada barang-barang impor, Khususnya impor BBM yang memberikan dampak sangat besar terhadap defisit neraca dagang atau defisit neraca berjalan kita," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Meski Masuk Kabinet, Mahfud Diyakini Tetap Dorong Jokowi Keluarkan Perppu KPK


Kepala negara juga meminta jajarannya untuk bisa meningkatkan produksi minyak dalam negeri. Oleh karena itu, implementasi dari energi baru terbarukan harus dipercepat.

"Terutama percepatan mandatori dari B20 menjadi B30 nanti lompat ke B50 dan B100," ujarnya.

Jokowi mengatakan, kawasan industri di Morowali bisa dicontoh. Kawasan industri tersebut mampu memproduksi barang mentah yang selama ini pemerintah ekspor, seperti bauksit.

Ia pun mempertanyakan bauksit yang tak diproses menjadi barang jadi atau setengah jadi dengan menggandeng BUMN atau swasta.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal petrokimia. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menegaskan Indonesia memiliki potensi besar untuk petrokimia.

Seharusnya, kata Jokowi, wilayah Tuban, Jawa Timur, bisa ditetapkan sebagai kawasan petrokimia.

Baca juga: Jokowi Dapat Keluhan Trayek Tol Laut Dikuasai Swasta

"Keluaran dari sana bisa jadi barang produk-poduk yang enggak perlu impor, termasuk hidrogennya bisa dipakai untuk B30, B50 dan B100," tuturnya.

Lebih jauh, Jokowi meminta jajarannya mencari industri yang bisa memproduksi barang-barang pengganti impor di dalam negeri.

"Petrokimia bisa, kilang minyak bisa. Betul-betul diawal agar kita bisa segera mengejar defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X