KPAI Minta Nadiem Makarim Perhatikan Tingginya Kekerasan di Sekolah

Kompas.com - 30/10/2019, 16:36 WIB
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti saat memberikan keterangan pers di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKomisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti saat memberikan keterangan pers di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperhatikan tingginya kekerasan terhadap anak di sekolah.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, sepanjang Januari hingga Oktober 2019, pihaknya mencatat ada 127 kasus kekerasan di sekolah.

Kasus-kasus tersebut dihimpun, baik dari pengaduan, pengawasan langsung maupun melalui media massa.

"Kekerasan pendidikan masih banyak. Jadi jangan hanya fokus bagaimana menyiapkan anak setelah lulus untuk kerja. Tapi bagaimana dia mau kerja kalau kecanduan gadget, pelaku kekerasan, masa depan kayak apa SDM yang menurut Pak Jokowi harus unggul?" ujar Retno di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).


Baca juga: Cegah Kekerasan di Sekolah, Anies Akan Bentuk Gugus Tugas

KPAI mencatat, kekerasan yang diterima anak-anak tersebut terbagi atas kekerasan seksual dan kekerasan fisik.

Dari 17 kasus kekerasan seksual di sekolah, 11 kasus di antaranya terjadi di jenjang SD. Sementara SMP hanya terdapat 4 kasus dan SMA terdapat 2 kasus.

Adapun, untuk kasus kekerasan fisik, KPAI memantau 21 kasus.

Pelakunya rata-rata adalah kepala sekolah dan guru ke peserta didik yang mencapai 8 kasus, siswa ke guru 2 kasus, serta orang tua ke siswa dan guru 2 kasus.

Termasuk juga pelaku kekerasan siswa ke siswa lainnya dan kekerasan guru kepada peserta didik, masing-masing 8 kasus.

"Dalam UU Perlindungan Anak Pasal 54, memang salah satunya, anak harus dilindungi di sekolah dari berbagai kekerasan. Tapi pelaku kekerasan sendiri bisa guru bisa sekolah padahal itu harusnya yang melindungi anak-anak. Ini yang menjadi fokus kami," kata Retno.

Baca juga: Anies Susun Pergub untuk Cegah Kekerasan di Sekolah

Oleh karena itu, pihaknya pun menyarankan Nadiem untuk memprioritaskan tingginya angka kekerasan di bidang pendidikan tersebut.

Apalagi, selama ini sudah ada Peraturan Mendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Tetapi, penerapannya tidak dilaksanakan.

Tidak hanya itu, KPAI juga meminta Mendikbud untuk mengembalikan roh pendidikan yang digunakan Ki Hajar Dewantara sebagaimana yang diterapkan dalam pendidikan di Indonesia saat ini.

"Jangan sampai anak-anak punya skill bagus, tapi tidak punya kehalusan nurani," pungkas dia.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Bayar SPP Pakai Go-Pay, Nadiem: Enggak Ada Urusannya sama Kemendikbud

Soal Bayar SPP Pakai Go-Pay, Nadiem: Enggak Ada Urusannya sama Kemendikbud

Nasional
Tangani Kasus Kekerasan, LBH APIK Diintimidasi Polisi dari Polsek Matraman

Tangani Kasus Kekerasan, LBH APIK Diintimidasi Polisi dari Polsek Matraman

Nasional
Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X