Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nilai Haris Diubah agar Lolos Calon Kakanwil Kemenag, Oleh Siapa?

Kompas.com - 30/10/2019, 16:24 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua anggota Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Kementerian Agama (Kemenag) Khasan Effendy dan Kuspriyo Murdono mengungkap adanya indikasi pengubahan nilai demi meloloskan Haris Hasanuddin ke peringkat tiga besar calon Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur.

Hal tersebut diungkapkan keduanya ketika menjadi saksi untuk mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy, terdakwa kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan Kemenag Jawa Timur.

Awalnya, Jaksa KPK Ariawan Agustiartono menunjukkan dokumen hasil rekapitulasi nilai para calon pejabat tinggi Kemenag.

"Ini nilainya yang Pak Haris di sini 95, 90 dan 95. Seingat Bapak Khasan kalau nilai itu dirata- ratakan ketemu enggak angka ini?" tanya jaksa Ariawan ke Khasan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

"Seingat saya, enggak ketemu kalau di saya. Saya ngasih 65 kok, Pak. Itu enggak bisa diproses," jawab Khasan.

Baca juga: Saat Hakim Singgung Saksi Sidang Romahurmuziy soal Lempar Batu Sembunyi Tangan

Khasan mengungkapkan, pada awalnya ia heran mengapa Haris bisa masuk ke dalam seleksi tes wawancara. Sebab, Haris pernah terkena sanksi disiplin PNS sehingga tak berhak ikut dalam seleksi wawancara.

Namun, akhirnya Khasan memutuskan tetap mewawancarai Haris dan menilai makalahnya sesuai wewenang dia selaku anggota Pansel.

Karena pernah terkena sanksi disiplin, Khasan saat itu memberi nilai 65, di bawah standar minimal untuk lolos dalam seleksi lanjutan.

"Makanya saya tulis catatan jangan dilanjutkan, itu tintanya warna biru. Saya menilainya di bawah 70. Drop, itu artinya sudah tidak bisa dilanjutkan. Itu sebagai sikap saya selaku Pansel. Saya harus komitmen itu," lanjut dia.

Khasan menduga ada upaya pihak tertentu untuk mengubah nilai Haris. Pada waktu itu ada salah satu panitia menghubungi dirinya.

Baca juga: Eks Kepala Kemenag Gresik Mengaku Serahkan Uang Rp 50 Juta untuk Romahurmuziy

Anggota panitia itu mengungkapkan kepadanya bahwa ada satu makalah calon yang belum dinilai. Ia pun menginstruksikan orang tersebut datang menemuinya untuk membawa berkas itu agar dicek.

"Ada namanya Farid, bilang ini ada sisanya satu. Saya bilang tolong bawa makalahnya, datanglah ke saya, saya tanda tangan. Ternyata di belakangnya ada blanko (penilaian) kosong. Saya pikir itu untuk perangkapan," kata Khasan.

"Ternyata itu di akhir saya tahu itu modus melakukan katrol nilai. Tapi waktu itu dibilang untuk arsip, posisinya saat itu jelang pleno. Saya waktu itu kan sudah kabur pikirannya, saya tanda tangan, saya pikir satu ternyata rangkap, Pak," sambung dia.

Sementara itu, Kuspriyo mengatakan bahwa saat menilai Haris, ia memberikan skor antara 70 hingga 74. Berbeda dengan Khasan, Kuspriyo mengaku, tak ditemui oleh pihak tertentu.

Baca juga: Hakim Tipikor Tegaskan KPK Berwenang Tangani Perkara Romahurmuziy

Begitu mengetahui rekapitulasi akhir nilai Haris mencapai skor 90 ke atas, Kuspriyo pun merasa tersinggung.

Sebab, itu artinya nilai yang diberikannya telah diubah oleh pihak tertentu.

"Kalau nilai itu demikian ada, berarti nilai itu dirubah tanpa sepengetahuan saya. Enggak ada, Pak, nilai 95. Saya kasih nilai 80 maksimal 85 kalau dianya pintar. Tapi untuk yang ini Haris itu saya kasih 70-an. Dan itu kan di bawah minimal. Berarti saya tersinggung itu, ada yang merekayasa," kata dia.

"Mungkin diubah oleh orang tertentu di komputer. Mungkin itu yang menyebabkan nilai dia terkatrol masuk ke ranking tiga besar (calon Kakanwil Kemenag Jawa Timur)," sambung Kuspriyo.

Baca juga: Eks Kakanwil Kemenag Jatim Akui Serahkan Uang Rp 255 Juta ke Romahurmuziy

Dalam kasus ini, Romahurmuziy atau Romy didakwa bersama-sama mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima Rp 325 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Berdasarkan dakwaan, pemberian itu dimaksudkan agar Romy bisa memengaruhi proses seleksi jabatan yang diikuti Haris.

Haris saat itu mendaftar seleksi sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Pada perkara ini, Haris telah dinyatakan terbukti bersalah. Haris telah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim. 

 

Kompas TV Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipastikan bakal tak ambil gaji Menhan dan Mobil dinasnya. Hal ini diungkap oleh Juru Biacara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar. Dahnil Anzar mengatakan dalam twitternya: Saya ingin mengkonfirmasikan kepada sobat semua khususnya sobat pewarta terkait informasi yang menyatakan Prabowo Subianto tidak akan mengambil gajinya sebagai menteri di Kemhan RI adalah benar. Sejak awal beliau masuk politik, berkomitmen untuk mengabdi bagi kepentingan bangsa dan Negara. Prabowo Subianto memang masih terlihat menggunakan mobil pribadinya saat rapat kabinet pada Kamis 24 Oktober 2019 dan saat beraktivitas di kantornya. Sebagai informasi, para menteri Jokowi bakal dapat mobil dinas baru. Sedangkan Menhan Prabowo Subianto mendapat mobil dengan plat nomor RI 23. #prabowosubianto #menhan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wapres: Prabowo Lanjutkan Pemerintahan Jokowi, Tak Perlu Transisi

Wapres: Prabowo Lanjutkan Pemerintahan Jokowi, Tak Perlu Transisi

Nasional
Jokowi Disebut Akan Berikan Satyalancana ke Gibran dan Bobby, Istana: Tak Ada Agenda ke Surabaya

Jokowi Disebut Akan Berikan Satyalancana ke Gibran dan Bobby, Istana: Tak Ada Agenda ke Surabaya

Nasional
Takziah ke Rumah Duka, Jokowi Ikut Shalatkan Almarhumah Mooryati Soedibyo

Takziah ke Rumah Duka, Jokowi Ikut Shalatkan Almarhumah Mooryati Soedibyo

Nasional
 Presiden PKS Datangi Nasdem Tower, Disambut Sekjen dan Ketua DPP

Presiden PKS Datangi Nasdem Tower, Disambut Sekjen dan Ketua DPP

Nasional
Gibran: Pelantikan Wapres 6 Bulan Lagi, Saya Ingin ‘Belanja’ Masalah Sebanyak-banyaknya

Gibran: Pelantikan Wapres 6 Bulan Lagi, Saya Ingin ‘Belanja’ Masalah Sebanyak-banyaknya

Nasional
Sambutan Meriah PKB untuk Prabowo

Sambutan Meriah PKB untuk Prabowo

Nasional
Berkelakar, Menkes: Enggak Pernah Lihat Pak Presiden Masuk RS, Berarti Menkesnya Berhasil

Berkelakar, Menkes: Enggak Pernah Lihat Pak Presiden Masuk RS, Berarti Menkesnya Berhasil

Nasional
Pidato Lengkap Prabowo Usai Ditetapkan Jadi Presiden RI Terpilih

Pidato Lengkap Prabowo Usai Ditetapkan Jadi Presiden RI Terpilih

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

Nasional
Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Nasional
KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

Nasional
KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

Nasional
Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Nasional
Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPATK

Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPATK

Nasional
Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com