Kuasa Hukum Fahri Hamzah: Tidak Tahu Apa yang Merasuki PKS...

Kompas.com - 30/10/2019, 14:46 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat menjadi narasumber utama dalam peluncuran bukunya yang berjudul ?Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan Indonesia? di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019). DOK. Humas MPRWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat menjadi narasumber utama dalam peluncuran bukunya yang berjudul ?Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan Indonesia? di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Slamet, mengatakan bahwa Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan masih menunggu itikad baik dari PKS untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) sebelum mengeksekusi harta benda mereka.

Putusan MA yang dimaksud adalah agar PKS membayar denda sebesar Rp 30 miliar kepada Fahri Hamzah yang telah memenangkan gugatannya.

"Sebetulnya kami sudah sering koordinasi dengan pengadilan. Pengadilan sebetulnya masih menunggu itikad baik PKS untuk menjalankan putusan secara sukarela," ujar Slamet usai menyerahkan data tambahan untuk permohonan eksekusi terhadap harta benda milik PKS di PN Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Desak PKS Bayar Rp 30 Miliar, Fahri Hamzah Ajukan Data Tambahan Permohonan Eksekusi

Pasalnya sampai saat ini, PKS belum melakukan perintah putusan itu. Pihaknya pun memberikan data tambahan untuk permohonan eksekusi itu.

Slamet mengatakan, alibi PKS belum melakukan putusan tersebut adalah karena mereka sedang dalam proses melakukan peninjauan kembali ( PK).

"Tapi sebetulnya upaya hukum luar biasa PK itu tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi. Kami tidak tahu apa yang merasuki PKS sehingga sampai saat ini alasan itu dipakai untuk tidak menjalankan putusan ini," kata dia.

Oleh karena itu, pengadilan sesungguhnya tidak harus menjalankan sita eksekusi yang dimohonkan Fahri apabila PKS secara sukarela menjalankan putusan tersebut.

"Bisa dikatakan, Ketua PN Jaksel ini hanya sebagai imbas beliau harus menjalankan sita eksekusi karena pembangkangan yang dilakukan elite PKS," kata Slamet.

Adapun, data-data yang diajukannya untuk permohonan eksekusi yang sudah diserahkan berupa data aset bergerak dan tidak bergerak.

Baca juga: Pengacara Fahri Hamzah: PKS Membangkang terhadap Putusan Pengadilan

Data tambahan yang diajukan kembali hari ini, kata Slamet, sifatnya hanya mendetailkan dari data yang sebelumnya sudah diberikan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
Susi Pudjiastuti Ingatkan Masyarakat Selalu Optimis di Masa Pandemi Covid-19

Susi Pudjiastuti Ingatkan Masyarakat Selalu Optimis di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 21 Saksi Terkait Kasus Jiwasraya Jilid II, Berikut Daftar Namanya

Kejagung Periksa 21 Saksi Terkait Kasus Jiwasraya Jilid II, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Menko PMK: Produsen Rapid Test Kit Dalam Negeri Jangan Terbuai Proteksi Pemerintah

Menko PMK: Produsen Rapid Test Kit Dalam Negeri Jangan Terbuai Proteksi Pemerintah

Nasional
Cerita Susi Pudjiastuti Ikut Kejar Paket C: Tidak Perlu Malu...

Cerita Susi Pudjiastuti Ikut Kejar Paket C: Tidak Perlu Malu...

Nasional
Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

Nasional
Wapres: Penyiapan SDM Salah Satu Prioritas Pembangunan Pemerintah

Wapres: Penyiapan SDM Salah Satu Prioritas Pembangunan Pemerintah

Nasional
Menurut Susi Pudjiastuti, Bansos Covid-19 Semestinya Berbentuk Uang

Menurut Susi Pudjiastuti, Bansos Covid-19 Semestinya Berbentuk Uang

Nasional
Menag Jelaskan Alasan Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Adha

Menag Jelaskan Alasan Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Adha

Nasional
Teken Kerja Sama dengan Perumnas, Jamdatun Ingatkan soal Tata Kelola Keuangan

Teken Kerja Sama dengan Perumnas, Jamdatun Ingatkan soal Tata Kelola Keuangan

Nasional
Kakesdam Siliwangi Sebut Mayoritas Positif Covid-19 di Secapa AD Tanpa Gejala

Kakesdam Siliwangi Sebut Mayoritas Positif Covid-19 di Secapa AD Tanpa Gejala

Nasional
Penularan Covid-19 Bisa Lewat Udara, Ini Penjelasan Pemerintah dan Pencegahannya

Penularan Covid-19 Bisa Lewat Udara, Ini Penjelasan Pemerintah dan Pencegahannya

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Melonjak, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Panik

Kasus Baru Covid-19 Melonjak, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Panik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X