Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Singkat Ketua Komisi III DPR Herman Hery

Kompas.com - 30/10/2019, 10:20 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Herman Hery ditetapkan sebagai Ketua Komisi III oleh Ketua DPR Puan Maharani di di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Herman didampingi oleh empat wakil ketua, yaitu Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar, Desmond J Mahesa dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai Nasdem, dan Mulfachri Harahap dari Fraksi PAN.

Menurut laman resmi dpr.go.id, Herman lahir di Flores, 20 November 1962.

Herman merupakan kader PDI Perjuangan. Ia mengawali karier politiknya menjadi anggota DPR dari periode 2004-2009 untuk Dapil Nusa Tenggara Timur II.

Baca juga: Sambangi Polda Metro, Adik Herman Herry Jelaskan Kronologi Perkelahian di Pondok Indah

Pada tahun 2009, Herman kembali mencalonkan dirinya sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan umum.

Sama seperti periode sebelumnya, ia didukung oleh PDI Perjuangan untuk daerah pilihan Nusa Tenggara Timur 2.

Herman terpilih kembali menjadi anggota DPR 2009-2014 dan dipercaya masuk ke komisi terkait dengan hukum, HAM, dan keamanan. 

Tak puas menjadi anggota DPR dua periode, Herman kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada tahun 2014.

Ia kembali terpilih, dan sempat dipercaya menjadi wakil ketua komisi III menggantikan Trimedya Panjaitan.

Baca juga: MKD Tolak Laporan terhadap Herman Herry yang Diduga Ancam Polisi

Herman diketahui juga sebagai seorang pengusaha. Ia pernah menjabat Direktur Utama perusahaan Dwi Mukti Group tahun 1989-1994.

Ia juga terdaftar sebagai anggota aktif Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Berurusan dengan KPK, pada tahun 2012 Herman pernah dimintai keterangan KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan solar home system (SHS) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menjerat mantan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM Jacobus Purwono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com