Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya Ada 34 Menteri, untuk Siapa Saja 101 Toyota Crown Baru?

Kompas.com - 30/10/2019, 08:45 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mobil Toyota Crown 2.5 HV G Executive Hybrid untuk para menteri di Kabinet Indonesia Maju sudah tiba di Indonesia.

Total, 101 unit mobil jenis tersebut diimpor dari Jepang lewat PT Astra International Tbk.

"Sudah (tiba di Indonesia), sedang dalam pengecekan dan penyelesaian administrasi," kata Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Setya Utama saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (29/10/2019).

Lalu, selain untuk 34 menteri di kabinet, untuk siapa saja mobil tersebut?

Setya mengatakan, mobil itu tak hanya untuk menteri Kabinet Indonesia Maju, tetapi juga untuk pejabat lain.

Ia mengatakan, para pejabat yang akan mendapat mobil dinas baru ialah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.

Baca juga: Dapat Toyota Crown Hybrid Baru, Pimpinan MPR: Biasa Saja, Mobil Saya Lebih Bagus

 

Lalu, pimpinan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Selain itu, ada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan.

Belum lagi lembaga setingkat menteri mulai dari Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, hingga Sekretariat Kabinet.

Terakhir, Setya juga menyebut mantan presiden dan wakil presiden juga akan mendapat mobil yang sama.

Menurut Setya, jumlah seluruh pejabat penerima mobil baru adalah 100 orang. Pemerintah sengaja mendatangkan 101 mobil agar satu unit bisa menjadi cadangan.

"Cadangan 1," kata Setya.

Sedan mewah ini menggantikan Crown Royal Saloon yang sudah digunakan lebih dari 10 tahun. Setya menyebut serah terima kemungkinan dilakukan pertengahan November.

Setelah diserahterimakan nanti, para menteri dan pejabat setingkat menteri tetap bisa menggunakan mobil pribadi mereka.

Baca juga: Mobil Menteri Jokowi, Toyota Crown Hybrid Servis di Bengkel Ini

 

Hal yang jelas, kata Setya, hak mereka untuk dapat fasilitas mobil dinas dari negara sudah dipenuhi.

"Untuk acara-acara kenegaraan sebaiknya mereka pakai (mobil dinas), untuk memudahkan akses, dikenali oleh petugas kemanan," kata Setya.

Selain mengganti mobil dinas menteri, pada tahun ini pemerintah juga sudah memesan mobil dinas baru untuk Presiden dan Wakil Presiden.

Mobil Mercedes Benz S 600 Guard terbaru sudah dipesan dan akan selesai diproduksi akhir Desember 2019.

"Shipping (pengiriman) dan lain-lain mungkin Januari baru bisa operasional," kata Setya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com