Kabinet Akomodatif, Akankah Efektif?

Kompas.com - 30/10/2019, 07:38 WIB
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (keempat kanan) berfoto bersama calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (keempat kanan) berfoto bersama calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.


KABINET Indonesia Maju resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (23/10/2019). Dua hari setelahnya, Jumat (25/10/2019), dilantik para wakil menteri (wamen) yang berjumlah 12 orang.

Aroma bagi-bagi kursi atau akomodatif kental terasa pada penyusunan kabinet Presiden Jokowi jilid II ini, terutama pada kursi wamen.

Partai politik dan relawan pendukung Jokowi yang tidak mendapatkan jatah kursi menteri, diakomodasi melalui kursi wakil menteri. Nuansa akomodatif ini tampak jelas dari sejumlah langkah yang di luar kebiasaan.

Penunjukan para wakil menteri yang bersamaan dengan periodisasi kabinet merupakan sesuatu di luar kebiasaan.

Pada pemerintahan Jokowi jilid pertama maupun pada era kepresidenan sebelumnya, penunjukan dan pengangkatan para wakil menteri dilakukan beberapa waktu setelah para menteri menjalankan tugasnya.

Masalah timing ini bahkan dinilai oleh pakar hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, mengingkari sifat fakultatif pengangkatan wamen seperti diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara, yakni dalam hal terdapat beban kerja menteri yang membutuhkan penanganan secara khusus, maka presiden dapat mengangkat wamen pada kementerian tertentu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Bayu, beban kerja tersebut baru bisa terlihat melalui evaluasi setelah menteri bekerja dalam waktu tertentu.

Dipilihnya sosok yang memiliki keterkaitan dengan partai politik dan organisasi relawan (nonprofesional/nonkarier) untuk menduduki kursi wamen juga menjadi sesuatu yang baru dan di luar kebiasaan, meskipun tidak ada yang dilanggar secara hukum.

Pada masa sebelumnya, kursi wamen diisi dari kalangan karier dan profesional yang memiliki keterkaitan langsung dengan bidang kementerian yang dimasukinya.

Hal ini sesuai dengan semangat penunjukan wakil menteri, yakni untuk meringankan beban kerja menteri dan memperkuat kinerja kementerian.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Nasional
Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Nasional
Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Nasional
Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Nasional
Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Bermain' Tambang di Papua

Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Bermain" Tambang di Papua

Nasional
KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Nasional
Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Nasional
Wapres Sebut Salah Satu Cara Tangani Pandemi adalah Terus Terapkan Protokol Kesehatan

Wapres Sebut Salah Satu Cara Tangani Pandemi adalah Terus Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.