Johar Arief

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Wartawan dan saat ini produser program talk show Satu Meja The Forum dan Dua Arah di Kompas TV ? Satu Meja The Forum setiap Rabu pukul 20.00 WIB LIVE di Kompas TV ? Dua Arah setiap Senin pukul 22.00 WIB LIVE di Kompas TV

Kabinet Akomodatif, Akankah Efektif?

Kompas.com - 30/10/2019, 07:38 WIB
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (keempat kanan) berfoto bersama calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (keempat kanan) berfoto bersama calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.


KABINET Indonesia Maju resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (23/10/2019). Dua hari setelahnya, Jumat (25/10/2019), dilantik para wakil menteri (wamen) yang berjumlah 12 orang.

Aroma bagi-bagi kursi atau akomodatif kental terasa pada penyusunan kabinet Presiden Jokowi jilid II ini, terutama pada kursi wamen.

Partai politik dan relawan pendukung Jokowi yang tidak mendapatkan jatah kursi menteri, diakomodasi melalui kursi wakil menteri. Nuansa akomodatif ini tampak jelas dari sejumlah langkah yang di luar kebiasaan.

Penunjukan para wakil menteri yang bersamaan dengan periodisasi kabinet merupakan sesuatu di luar kebiasaan.

Pada pemerintahan Jokowi jilid pertama maupun pada era kepresidenan sebelumnya, penunjukan dan pengangkatan para wakil menteri dilakukan beberapa waktu setelah para menteri menjalankan tugasnya.

Masalah timing ini bahkan dinilai oleh pakar hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, mengingkari sifat fakultatif pengangkatan wamen seperti diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara, yakni dalam hal terdapat beban kerja menteri yang membutuhkan penanganan secara khusus, maka presiden dapat mengangkat wamen pada kementerian tertentu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Bayu, beban kerja tersebut baru bisa terlihat melalui evaluasi setelah menteri bekerja dalam waktu tertentu.

Dipilihnya sosok yang memiliki keterkaitan dengan partai politik dan organisasi relawan (nonprofesional/nonkarier) untuk menduduki kursi wamen juga menjadi sesuatu yang baru dan di luar kebiasaan, meskipun tidak ada yang dilanggar secara hukum.

Pada masa sebelumnya, kursi wamen diisi dari kalangan karier dan profesional yang memiliki keterkaitan langsung dengan bidang kementerian yang dimasukinya.

Hal ini sesuai dengan semangat penunjukan wakil menteri, yakni untuk meringankan beban kerja menteri dan memperkuat kinerja kementerian.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.