Sebut Sentimen Publik Menguat, PKS Percaya Diri jadi Oposisi

Kompas.com - 29/10/2019, 21:15 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat berbicara dalam diskusi The Indonesian Institute di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua DPP PKS Mardani Ali Sera saat berbicara dalam diskusi The Indonesian Institute di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yakin sentimen negatif masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menguat lima tahun ke depan.

Hal ini yang menurut Mardani akan membuat PKS semakin percaya diri menjalankan fungsi oposisi, meskipun kekuatan oposisi di parlemen tidak banyak.

"Kalau kami sendirian (oposisi), tetap saja menjalankan peran dan fungsi kami. Walaupun secara kalkulasi matematis agak berat, tapi hukum sentimen publik sekarang menguat," kata Mardani di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Tantangan DPR Baru adalah Jadi Oposisi Pemerintah

Apabila kekuatan oposisi di parlemen lemah namun kritik dari masyarakat meluas, PKS tidak akan merasa sendirian.

Oleh sebab itu, PKS tetap berharap partai politik yang tergabung di koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 memantapkan posisi sebagai oposisi.

Parpol yang dimaksud, yakni Partai Amanat Nasional ( PAN) dan Partai Demokrat.

Baca juga: Bertemu Prabowo, Sohibul Tegaskan Sikap PKS sebagai Oposisi

"Tapi kami gembira kalau (oposisi) tiga (partai politik). Lebih lumayan, ketimbang satu. Memang pembicaraan dengan PAN dan Demokrat belum berjalan," kata Mardani.

Namun, Mardani menekankan bukan berarti PKS memosisikan diri sebagai pembujuk parpol-parpol itu untuk menjadi oposisi.

"Saya bilang berharap. Tapi PKS tidak dalam posisi mengajak mereka. Partai punya kebebasan dalam menentukan sikap," kata dia. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X