Politisi Golkar Meutya Hafid Jadi Ketua Komisi I DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Meutya Hafid resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi I oleh Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Meutya didampingi empat wakil yaitu Utut Adianto dari PDI-P, Bambang Pristiono dari Fraksi Partai Gerindra, Teuku Riefky Harsya dari Demokrat dan Abdul Kharis Almasyhari dari PKS.

"Apakah usulan nama-nama tersebut bisa disetujui?," ujar Puan.

"Setuju," ujar para anggota Komisi I.

Usai ditetapkan, Meutya mengucapkan rasa syukur dan akan segera menentukan agenda komisi I ke depannya.

Baca juga: Pimpinan DPR Tetapkan 53 Anggota Komisi III Periode 2019-2024, Ini Nama-namanya

Meutya mengatakan, pihaknya juga akan mengundang para mitra kerja dari kementerian terkait untuk mengetahui rencana yang akan dilakukan kementerian tersebut.

"Termasuk tentu Kementerian pertahanan. Kita ingin tahu pola ke depan dan juga apa program-program dari kemenhan kali ini seperti apa saja. Kemkominfo saya rasa juga, karena menterinya baru, apakah ada terobosan-terobosan baru yang akan dilakukan oleh menterinya," kata Meutya.

"Kemenlu menterinya sama, tapi semua rencananya, terutama yang paling strategis akan kita panggil," sambungnya.

Lebih lanjut, Meutya mengatakan, Komisi I juga siap bekerja sama dengan Menteri Pertahanan yang baru Prabowo Subianto. Ia mengatakan, pihaknya tidak akan membeda-bedakan mitra kerja.

"Komisi 1 tentu akan bekerja sama dengan baik, dengan semua mitra termasuk Pak Prabowo, mantan capres, namun saat ini menjadi menhan. Jadi, tentu kita tidak melihat lagi background beliau apa, tapi kita akan saling menghormati sebagai mitra komisi 1," pungkasnya.

Baca juga: Pimpinan DPR Tetapkan 51 Anggota Komisi I Periode 2019-2024, Ini Nama-namanya

Sebelumnya, DPR telah telah menetapkan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Komisi I dalam rapat paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Komisi I terdiri dari 51 anggota dari 9 fraksi. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangangan (PDI-P) memperoleh jatah kursi paling banyak dengan 11 anggota.

Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang paling sedikit memiliki jumlah kursi.