Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dapat Keluhan dari Kepala Daerah di Maluku, Jokowi Langsung Telepon Sri Mulyani

Kompas.com - 29/10/2019, 13:05 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendapat keluhan dari kepala daerah di Maluku mengenai anggaran di provinsi itu yang sangat terbatas.

Presiden pun menelpon langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.

Seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Jokowi bertemu dengan para kepala daerah di Maluku, Senin (28/10/2019) malam.

Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, hadir pula 7 bupati dan 1 wali kota se-Maluku dalam pertemuan tersebut.

Baca juga: Dialog dengan Pengungsi Ambon, Jokowi Ingatkan Indonesia Daerah Rawan Bencana

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mendapatkan laporan terkait penanganan bencana gempa yang melanda wilayah Maluku pada 26 September 2019 lalu.

Selain itu, Presiden juga mendengar aspirasi dari para kepala daerah di Maluku, salah satunya terkait Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.

"Intinya bahwa APBD provinsi ini memang sangat kurang," kata Presiden saat berdialog dengan warga di posko pengungsi korban gempa Universitas Darussalam, Kecamatan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah.

Baca juga: Beri Minimal Rp 10 Juta untuk Perbaiki Rumah Korban Gempa, Jokowi: Cukup atau Tidak, Terserah Bapak Ibu...

Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Kepala Negara akan langsung menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Jokowi mengatakan, meskipun dirinya sebagai Presiden memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan fiskal, tetapi pemegang uang negara adalah Menteri Keuangan.

"Jadi uangnya yang megang Menteri Keuangan, tapi kebijakannya yang memutuskan Presiden," kata Jokowi.

Baca juga: Kunjungi Ambon, Presiden Jokowi Akan Luangkan Banyak Waktu Bersama Warga

Presiden Jokowi mengaku bahwa aspirasi serupa sering ia dengar setiap bertemu dengan kepala daerah. Namun, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota sehingga APBN pun memiliki keterbatasan.

"Memang APBN kita juga ada keterbatasan. Tetapi usulan yang tadi disampaikan nanti siang akan saya telepon langsung kepada Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Maluku," jelasnya.

Keluhan lainnya yang disampaikan kepada Presiden Jokowi yaitu terkait infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

 

Baca juga: Kunjungi Ambon, Presiden Jokowi Bakal Nginap di Rumah Dinas Gubernur

Presiden mengakui bahwa keluhan tersebut datang dari Indonesia bagian timur. Menurut dia, ketimpangan antarwilayah di Indonesia masih harus diperbaiki.

"Tetapi sekali lagi, dengan keterbatasan APBN yang ada, nanti akan saya utak-atik sesuai dengan tadi yang diusulkan. Insyaallah akan segera kita tindak lanjuti," tandasnya.

Dalam pertemuan dengan para kepala daerah semalam, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.

Kompas TV Proses pemulihan pascagempa di Maluku mulai dilakukan hari ini (16/10). Tim BPBD, TNI, serta sejumlah instansi akan melakukan pembersihan di lokasi terdampak gempa. Selain itu tim juga akan memberikan penyuluhan tanggap bencana serta pendampingan pskilogi kepada warga.<br /> <br /> BPBD meminta pengungsi untuk kembali ke kediaman masing-masing, bagi mereka yang rumahnya masih bisa digunakan. Langkah ini dilakukan mengingat intensitas gempa mulai turun sejak 26 September 2019. #GempaMaluku #Maluku #GempaBumi<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com