Dapat Keluhan dari Kepala Daerah di Maluku, Jokowi Langsung Telepon Sri Mulyani

Kompas.com - 29/10/2019, 13:05 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat berdialog dengan tokoh agama, tokoh amsyarakat, tokoh adat dan pengungsi korban gempa di lokasi pengungsian Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Selasa (29/10/2019) KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYPresiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat berdialog dengan tokoh agama, tokoh amsyarakat, tokoh adat dan pengungsi korban gempa di lokasi pengungsian Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Selasa (29/10/2019)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendapat keluhan dari kepala daerah di Maluku mengenai anggaran di provinsi itu yang sangat terbatas.

Presiden pun menelpon langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.

Seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Jokowi bertemu dengan para kepala daerah di Maluku, Senin (28/10/2019) malam.

Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, hadir pula 7 bupati dan 1 wali kota se-Maluku dalam pertemuan tersebut.

Baca juga: Dialog dengan Pengungsi Ambon, Jokowi Ingatkan Indonesia Daerah Rawan Bencana

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mendapatkan laporan terkait penanganan bencana gempa yang melanda wilayah Maluku pada 26 September 2019 lalu.

Selain itu, Presiden juga mendengar aspirasi dari para kepala daerah di Maluku, salah satunya terkait Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.

"Intinya bahwa APBD provinsi ini memang sangat kurang," kata Presiden saat berdialog dengan warga di posko pengungsi korban gempa Universitas Darussalam, Kecamatan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah.

Baca juga: Beri Minimal Rp 10 Juta untuk Perbaiki Rumah Korban Gempa, Jokowi: Cukup atau Tidak, Terserah Bapak Ibu...

Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Kepala Negara akan langsung menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Jokowi mengatakan, meskipun dirinya sebagai Presiden memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan fiskal, tetapi pemegang uang negara adalah Menteri Keuangan.

"Jadi uangnya yang megang Menteri Keuangan, tapi kebijakannya yang memutuskan Presiden," kata Jokowi.

Baca juga: Kunjungi Ambon, Presiden Jokowi Akan Luangkan Banyak Waktu Bersama Warga

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X