Balada Partai Hanura: Dukung Jokowi Sejak Awal, Kini Terbuang dari Kabinet

Kompas.com - 29/10/2019, 12:34 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 13 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 13 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.
Penulis Ihsanuddin
|

Pada Juli 2016, dua menteri dari Hanura terlempar dari kabinet kerja. Mereka harus digantikan oleh kader parpol yang pada pilpres justru menjadi lawan Jokowi.

Posisi menteri perindustrian diambil oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Jabatan menteri PAN-RB juga diserahkan kepada kader PAN Asman Abnur.

Sebagai gantinya, Jokowi hanya memberi satu pos baru untuk Hanura.

Baca juga: Hanura Kecewa Tak Dapat Jatah Menteri, Merasa Berjasa Perjuangkan Jokowi Jadi Presiden

Jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan diserahkan kepada Wiranto, ketua umum partai Hanura yang juga mantan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI.

Namun, Yuddy Chrisnandi menilai, tidak ada masalah terkait keputusan Presiden Joko Widodo mengurangi kursi menteri untuk Hanura. Sebab, jabatan untuk Wiranto sebagai Menko setara dengan porsi dua kursi menteri.

"Memang Hanura sebelumnya dapat dua kursi (di kabinet). Sekarang satu kursi menko, konsekuensinya itu sama dengan dua kursi di kabinet, rumusnya begitu," ujar Yuddy usai pengumuman reshuffle kabinet.

Oesman Sapta

Pada Desember 2016, Wiranto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Hanura karena ingin fokus pada tugasnya sebagai Menko Polhukam.

Musyawarah Nasional Luar Biasa Hanura pun menetapkan secara aklamasi Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua umum Hanura yang baru.

OSO sendiri sebenarnya adalah orang baru di Hanura. Ia lebih dikenal sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dan pengusaha.

Baca juga: Hanura Berharap Jokowi Loloskan 40 Kadernya Masuk Kabinet

Masuknya OSO melahirkan dualisme di Partai Hanura.

Pada 2018, duet Daryatmo dan Syarifuddin Sudding sempat membuat pengurus tandingan.

Namun, akhirnya diputuskan kubu OSO lah sebagai pengurus yang sah dan berhak mengikuti pemilu 2019.

Dualisme berkepanjangan yang terjadi membuat sejumlah kader andalan di Partai Hanura loncat ke partai lain.

Baca juga: Hanura Minta Jokowi Perhatian pada Parpol-parpol KIK yang Tak Lolos Parlemen

Meski jagonnya Jokowi-Ma'ruf Amin menang di pilpres, suara Hanura pun terjun bebas di pemilu legislatif.

Semula meraih 6.579.498 suara (5,26 persen) di 2014, Hanura hanya meraih 2.161.507 suara (1,54 persen) pada 2019. Akibatnya Hanura tak lolos ke DPR RI karena tak melewati ambang batas.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X