Balada Partai Hanura: Dukung Jokowi Sejak Awal, Kini Terbuang dari Kabinet

Kompas.com - 29/10/2019, 12:34 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta berserta jajaran usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (24/7/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Umum Partai Hanura Oesman Sapta berserta jajaran usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (24/7/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hanura menjadi partai politik yang sejak awal mendukung Joko Widodo di pentas nasional. Namun, kini Hanura justru terbuang dari kabinet Jokowi.

Menjelang pemilihan presiden 2014, Hanura menjadi salah satu partai yang mau mengusung Jokowi, yang saat itu menggandeng Jusuf Kalla.

Hanura berkoalisi dengan PDI-P, Nasdem dan PKB.

Sementara partai lainnya yakni Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP memilih mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Baca juga: Wasekjen PPP Sebut PKPI, Hanura dan PBB Kecewa Tak Dapat Jatah Menteri

Hasilnya, meski kalah dari jumlah pengusung, Jokowi-Jk keluar sebagai pemenang pilpres.

Pasangan ini meraih 70.997.833 atau 53,15 persen.

Dua Menteri

Dukungan Partai Hanura akhirnya berbuah dua kursi menteri. Presiden Jokowi menunjuk dua kader Partai Hanura sebagai pembantunya.

Keduanya yakni Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian.

Jumlah itu lebih sedikit dari partai politik pendukung Jokowi lain. Namun, hal itu wajar mengingat Partai Hanura juga memiliki kursi paling sedikit di DPR ketimbang partai-partai lain.

Baca juga: Saat Hanura Tak Lagi Dapat Jatah Kursi Menteri...

 

Ketua Umum Partai Hanura saat itu, Wiranto, juga tidak menyatakan keberatan hanya mendapat jatah dua menteri.

"Kalau kita kan terserah presiden lah, kita enggak ada target-targetan. Tetap target saya adalah setelah perwakilan menteri dari Hanura terpilih, kemudian mereka dapat menjalankan tugas dengan baik," kata Wiranto usai menghadiri pelantikan kabinet, Oktober 2014 lalu.

Satu Menko

Seiring berjalannya pemerintahan Jokowi, peta politik mengalami perubahan.

Partai politik yang semula mendukung Prabowo-Hatta, mulai beralih mendukung Jokowi. Mulai dari PPP, disusul oleh Golkar hingga PAN.

Baca juga: Klaim Berdarah-darah di Pilpres, Hanura Kecewa Tak Dapat Kursi Menteri

 

Dukungan baru yang datang itu membuat Presiden Jokowi harus melakukan perombakan kabinet.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Nasional
KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

Nasional
Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Nasional
Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Nasional
UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Nasional
DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

Nasional
Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Nasional
Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Nasional
Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Nasional
Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Nasional
Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Nasional
Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Nasional
Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X