Balada Partai Hanura: Dukung Jokowi Sejak Awal, Kini Terbuang dari Kabinet

Kompas.com - 29/10/2019, 12:34 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta berserta jajaran usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (24/7/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Umum Partai Hanura Oesman Sapta berserta jajaran usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (24/7/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hanura menjadi partai politik yang sejak awal mendukung Joko Widodo di pentas nasional. Namun, kini Hanura justru terbuang dari kabinet Jokowi.

Menjelang pemilihan presiden 2014, Hanura menjadi salah satu partai yang mau mengusung Jokowi, yang saat itu menggandeng Jusuf Kalla.

Hanura berkoalisi dengan PDI-P, Nasdem dan PKB.

Sementara partai lainnya yakni Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP memilih mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Baca juga: Wasekjen PPP Sebut PKPI, Hanura dan PBB Kecewa Tak Dapat Jatah Menteri

Hasilnya, meski kalah dari jumlah pengusung, Jokowi-Jk keluar sebagai pemenang pilpres.

Pasangan ini meraih 70.997.833 atau 53,15 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dua Menteri

Dukungan Partai Hanura akhirnya berbuah dua kursi menteri. Presiden Jokowi menunjuk dua kader Partai Hanura sebagai pembantunya.

Keduanya yakni Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian.

Jumlah itu lebih sedikit dari partai politik pendukung Jokowi lain. Namun, hal itu wajar mengingat Partai Hanura juga memiliki kursi paling sedikit di DPR ketimbang partai-partai lain.

Baca juga: Saat Hanura Tak Lagi Dapat Jatah Kursi Menteri...

 

Ketua Umum Partai Hanura saat itu, Wiranto, juga tidak menyatakan keberatan hanya mendapat jatah dua menteri.

"Kalau kita kan terserah presiden lah, kita enggak ada target-targetan. Tetap target saya adalah setelah perwakilan menteri dari Hanura terpilih, kemudian mereka dapat menjalankan tugas dengan baik," kata Wiranto usai menghadiri pelantikan kabinet, Oktober 2014 lalu.

Satu Menko

Seiring berjalannya pemerintahan Jokowi, peta politik mengalami perubahan.

Partai politik yang semula mendukung Prabowo-Hatta, mulai beralih mendukung Jokowi. Mulai dari PPP, disusul oleh Golkar hingga PAN.

Baca juga: Klaim Berdarah-darah di Pilpres, Hanura Kecewa Tak Dapat Kursi Menteri

 

Dukungan baru yang datang itu membuat Presiden Jokowi harus melakukan perombakan kabinet.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Nasional
21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

Nasional
Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Nasional
Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

Nasional
Menko PMK Kritik Penyaluran Bansos Ciptakan Kerumunan di Banjarmasin

Menko PMK Kritik Penyaluran Bansos Ciptakan Kerumunan di Banjarmasin

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Usut Persoalan Penggunaan NIK oleh WNA untuk Vaksinasi Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Usut Persoalan Penggunaan NIK oleh WNA untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lapor Covid-19: Warga DKI Kelas Ekonomi Menengah ke Atas Nilai Vaksinasi Anak Penting

Lapor Covid-19: Warga DKI Kelas Ekonomi Menengah ke Atas Nilai Vaksinasi Anak Penting

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.739 Kasus Kematian Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 466

UPDATE: Sebaran 1.739 Kasus Kematian Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 466

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Tenaga Kesehatan Selalu Patuhi Protokol Kesehatan

Panglima TNI Ingatkan Tenaga Kesehatan Selalu Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE: 22,21 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 22,21 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Airlangga: Kita Masih Pertimbangkan Kapan Mendorong Mobilitas Masyarakat

Airlangga: Kita Masih Pertimbangkan Kapan Mendorong Mobilitas Masyarakat

Nasional
UPDATE 5 Agustus: Sebaran 35.764 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 5 Agustus: Sebaran 35.764 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
Perekonomian Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan Komisi XI: Kita Terlepas dari Resesi

Perekonomian Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan Komisi XI: Kita Terlepas dari Resesi

Nasional
KPK Eksekusi Eks Bupati Lampung Tengah ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Eks Bupati Lampung Tengah ke Lapas Sukamiskin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X